Iklan Menara Eiffel Dipasangi Jilbab Picu Kemarahan Politikus Prancis

Sejak 2004, Prancis telah melarang simbol-simbol keagamaan yang mencolok di sekolah-sekolah dan rumah sakit milik negara, yang secara luas diyakini menargetkan wanita Muslim yang mengenakan jilbab. Ini diikuti oleh undang-undang pada 2010 yang melarang cadar (niqab) di tempat umum.

Tepatnya pada 2023, pemerintah melarang penggunaan abaya di sekolah-sekolah. Pada 2024, aturan baru melarang atlet Prancis yang mengenakan jilbab berkompetisi di Olimpiade Musim Panas di Paris.

Penafsiran Prancis tentang sekularisme, yang dikenal sebagai laicite, didefinisikan sebagai pemisahan antara negara dan lembaga keagamaan. Namun dalam praktiknya, akademisi dan pembela hak asasi manusia berpendapat bahwa hal itu telah menjadi senjata ideologis yang digunakan untuk melawan umat Islam di negara tersebut.

Kontroversi ini menyoroti ketegangan yang terus berlangsung di Prancis mengenai identitas nasional dan kebebasan beragama, termasuk kontroversi pada Olimpiade 2024 lalu ketika para atlet berhijab tak diperbolehkan berkompetisi. Mengutip kanal Global Liputan6.com, 27 September 2023, kebijakan ini sempat menuai kritik dari Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB. 

"Tidak seorang pun boleh memaksakan pada perempuan apa yang perlu atau tidak boleh dia kenakan," kata juru bicara Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Maria Hurtado seperti dilansir CNN, Rabu, 27 September 2023.

Maria Hurtado mengatakan, "Secara umum, menurut komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, setiap negara pihak dalam konvensi tersebut, dalam hal ini Prancis, mempunyai kewajiban untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk mengubah pola sosial atau budaya apapun yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas kedua jenis kelamin."

"Meskipun demikian, praktik diskriminatif terhadap suatu kelompok dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Itulah sebabnya menurut standar hak asasi manusia internasional, pembatasan ekspresi agama atau kepercayaan seperti pilihan pakaian hanya dapat diterima dalam keadaan yang sangat spesifik untuk menangani isu keselamatan publik, ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat dengan cara yang perlu dan proporsional," Hurtado menambahkan.

Komentar Hurtado muncul usai Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera mengatakan bahwa atlet Prancis tidak akan diizinkan mengenakan jilbab di Olimpiade Paris 2024. Alasannya yaitu mendukung sekularisme yang ketat, termasuk di bidang olahraga.

"Maksudnya itu apa? Itu berarti larangan terhadap segala jenis dakwah dan layanan publik bersifat netral," kata Oudea-Castera kepada stasiun televisi pemerintah France 3.