Tolak Munaslub, Sesepuh Golkar Ingin Munas Sebelum 4 Oktober

Apabila Munas Partai Golkar digelar secepatnya, pengurus di DPP bisa berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

oleh Edward Panggabean diperbarui 16 Agu 2014, 13:35 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2014, 13:35 WIB
Ilustrasi Partai Golkar 2
Ilustrasi Partai Golkar (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Sesepuh Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mengaku tidak setuju dengan desakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Munaslub dinilai hanya akan membuat perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya tidak menghendaki adanya Munaslub karena akan memecah Partai Golkar, saya menghendaki Partai Golkar secara sukarela menggelar Munas sebelum 4 Oktober," kata Ginandjar dalam diskusi Prespektif Indonesia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Dia menegaskan, apabila Munas Partai Golkar digelar secepatnya, pengurus di DPP bisa berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

"Yang sekarang di dalam pimpinan DPP Golkar bisa masuk lagi, bisa rebut kembali. Apakah tetap berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan boleh-boleh saja," ujar dia.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu menegaskan, munas yang normal hanya bisa diselengarakan oleh DPP.

"Kalau dipaksakan namanya munaslub. Kalo munaslub harus mendapat dukungan 2/3 dari pimpinan DPD. Sekarang tidak mungkin karena berbagai alasan," ucap dia.

Karenanya Ginandjar melihat tidak ada jalan lagi untuk tidak digelarnya munas. Dia menyebutkan 1 jalan keluar agar munas bisa terselengara. Yaitu rekomendasi munas dari DPP dan dari anggota DPD di wilayah.

"Untuk DPD di daerah-daerah harus mendesak dan mengesampingkan ketakutan mereka yang terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Mungkin ada ketakutan, atau ada kepentingan atau dia mau menjadi ketua DPRD, kan yang menentukan masih DPP," tandas Ginandjar. (Sss)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya