Liputan6.com, Jakarta - Presiden SBY telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2014 yang isinya mencabut wewenang organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dalam menjaga ketertiban umum. Perpres baru itu sekaligus menghapus pengaturan Hansip dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat (Wankamra) Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata.
Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, Perpres itu tak berarti membubarkan organisasi Hansip yang telah berdiri sejak tahun 1972. Menurut Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana lembaganya sebagai pihak yang mengajukan diterbitkannya Perpres tersebut hanya ingin mengubah fungsi Hansip.
"Kalau kita ingin kembangkan fungsi Hansip supaya lebih mumpuni saat menanggulangi bencana sebelum BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) datang, maka Hansip itulah yang mengarahkan masyarakat," ujar Agung Mulyana di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (22/9/2014).
"Tidak ada yang dibubarkan, mereka tidak bubar, hanya landasan hukum yang berbau pertahanan tidak lagi dipakai, kita pakai yang berdasarkan sistem pemerintahan sipil," lanjut dia.
Dijelaskan Agung, saat ini lembaganya juga sudah menyiapkan peraturan yang di dalamnya akan mengatur mengenai sistem perekrutan, mutasi, dan proses pelatihan bagi Hansip.
Tak hanya itu, organisasi yang sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas) tersebut nantinya juga akan mendapatkan honor yang berasal dari pemerintah daerah masing-masing.
"Selama ini swadaya masyarakat yang memberikan honor kepada tenaga Hansip atau Linmas tadi. Kalau sudah Keppres ini dicabut, baru kita bisa memberikan honor. Tergantung pola standar kabupaten/kota masing-masing," pungkas Agung Mulyana.
Kemendagri: Hansip Tidak Dibubarkan
Kemendagri kini menyiapkan peraturan yang di dalamnya akan mengatur mengenai sistem perekrutan, mutasi, dan proses pelatihan bagi Hansip.
diperbarui 22 Sep 2014, 11:32 WIBDiterbitkan 22 Sep 2014, 11:32 WIB
Petugas pertahanan Sipil atau Hansip membantu petuagas KPPS dalam menjaga keamanan selama berlangsungnya proses pemungutan suara dalam simulasi pengamanan TPS di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (07/04). Foto/Liputan6.com : Andrian Martinus Tunay
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Camat Terciduk Sembunyi di Bawah Meja, Menhub Uji Coba Pesawat Jumbo di IKN
VIDEO: Israel Serang Masjid Gaza, 19 Orang Meninggal Dunia
Bacaan Sholat Fardu 5 Waktu, Lengkap dari Niat hingga Salam
Oneng Protes Tanah Mat Solar untuk Proyek Tol Cinere-Serpong Belum Dibayar, Ini Jawaban Pemerintah
Cobain Resep Kue Kukis Bom Manis, Isian Cokelatnya Lumer Menggugah Selera
8 Tanda Kamu Sedang Diremehkan Tanpa Disadari, Harus Mental Baja demi Lindungi Diri
Ammar Hudzaifah, Peraih Medali Emas Pertama Pekan Paralimpiade Nasional XVII
Kemlu RI: 20 WNI dan 1 WNA yang Dievakuasi dari Lebanon Tiba di Bandara Soekarno Hatta
Hasil Kejuaraan Dunia Junior 2024: Kavitha Nadjwa Aulia Menang Mudah
Doa Sesudah Sholat Wajib yang Mustajab, Lengkap dengan Bacaan Latin dan Artinya
Raffi Ahmad Beri Tubagus Joddy Pekerjaan: Tanpa Mengurangi Rasa Hormat, Saya Dekat dengan Keluarga Almarhum
Penerimaan Pajak dari Sektor Digital Sentuh Rp 28,91 Triliun hingga September 2024