Ketua DPRD Minta Ahok Segera Ambil Alih Palyja

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang memutuskan tetap mengambil alih pengelolaan air dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, perusahaan air tersebut selain diduga membuat Pemprov DKI merugi, juga dinilai belum memberikan pelayanan maksimal kepada warga DKI.

"Ambil alih, apapun caranya. Ini asing sudah seenaknya menikmati keuntungan, pelayanannya juga buruk. Kita tidak boleh kalah dan dinjak-injak oleh asing," ujar Prasetio, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, (4/11/2014).

Prasetio berharap, janji Ahok untuk segera mengambil alih Palyja tidak sekedar wacana. Ia meminta Ahok segera bertindak cepat mengambil alih perusahaan itu dari tangan asing, yaitu Suez International --yang masih memegang kepemilikan sahan di Palyja sebesar 51%.

Menurut Prasetyo, selama kontrak terus berjalan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mengalami dugaan kerugian. Maka itu, ia mendesak agar Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta segera mengantisipasi ancaman dugaan kerugian negara triliunan rupiah.

"Potensi kerugian negara ini triliunan rupiah, jangan dianggap sepele. Apapun caranya harus diambil alih sebelum kontrak berakhir," ucap Prasetyo.

Prasetyo berharap Pemprov DKI Jakarta segera mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan asing tersebut. Selama kontrak terus berjalan, dugaan kerugian yang dialami Pemprov  DKI Jakarta akan terus berlanjut.

Prasetio mengaku, selama ini dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat mengenai kualitas air Palyja yang diterima warga. Tidak sedikit pelanggan Palyja yang mengeluh air yang keluar kurang bersih dan bau.

Kondisi seperti itu, lanjut Prasetyo, menjadi bukti pelayanan kerja perusahaan operator air tersebut belum optimal.‎ "Pemerintah tidak boleh menyediakan air kepada warganya dengan kondisi tidak layak. Ini DKI, ini Ibukota, kebutuhan primer seperti air bersih harus diperhatikan baik-baik," tegas dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya menyatakan, akan secepatnya mengakuisisi PT PAM Lyonel Jaya (Palyja), karena dinilai kerap membuat Pemprov DKI merugi. Ia pun geram dengan pelayanan Palyja.

"Mereka sudah banyak ambil uang dari kita, makanya kita mau beli," ujar Ahok baru-baru ini di Balaikota DKI, Jakarta Pusat.

Ahok mengaku, pihaknya akan segera membeli Palyja, namun masih terkendala belum selesainya permasalahan hukum antara Palyja dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang telah dimulai sejak Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Rencananya Pemprov DKI akan membeli saham Palyja melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro). "Ya, makanya kita mau beli. Tapi kan masalah sama LBH ‎Jakarta di PN Jakarta Pusat, kan belum selesai semuanya," pungkas Ahok. (Ein)