Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Victor Laiskodat, menegaskan menolak kesepakatan pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) jika posisi itu didapat melalui revisi UU tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib.
"Nasdem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya. Kalau hanya untuk mengubah tatib dan UU MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau," ucap Victor saat dihubungi, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Menurut dia, pembagian kursi pimpinan AKD seharusnya proporsional. Berbeda dengan melakukan revisi terhadap UU MD3 dan Tatib hanya untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan. Seperti wakil ketua komisi yang rencananya ditambah 1 dari 3 menjadi 4. Sehingga ia menilai tujuan yang ada hanya untuk memperoleh kursi.
"Cara berpolitiknya tidak elok. Kita ngomong nilainya, bukan tentang dapat apa, di saat keduanya punya kekuatan yang sama, jalan tengahnya proporsional, harus musyawarah," ucap dia.
Karena itu pihaknya sudah menyampaikan kepada perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung bahwa Nasdem menolak pembagian kursi pimpinan melalui revisi UU MD3 dan Tatib. Pihaknya hanya menginginkan musyawarah mufakat.
"Kita maunya musyawarah, jangan lewat revisi," kata Victor.
Sebelumnya, KIH dipastikan mendapatkan lebih dari 16 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), usai kesepakatan yang terjalin dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Pramono Anung menegaskan untuk mengakomodasi itu akan dilakukan penambahan wakil ketua di tiap-tiap komisi. Jika selama ini hanya 3 wakil ketua komisi, nantinya menjadi 4 wakil.
"Jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan menjadi 1 ketua plus 4 orang wakil ketua," ucap dia setelah pertemuan dengan para pimpinan DPR RI.
Pembentukan pimpinan itu akan dilakukan bersama-sama setelah terbentuknya UU MD3 dan tata tertib yang baru. Maka, secepatnya akan badan legislasi (baleg) akan dibentuk. Setelah itu, dilakukan revisi UU MD3 dan Tatib di program legislasi nasional atau prolegnas. Sehingga ia memastikan 'kocok ulang' tidak akan dilakukan. (Mut)
Nasdem Tolak Kesepakatan KIH-KMP Terkait Kursi Pimpinan AKD
Menurut dia, pembagian kursi pimpinan AKD seharusnya proporsional.
diperbarui 11 Nov 2014, 12:59 WIBDiterbitkan 11 Nov 2014, 12:59 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Keluarga Trump Habiskan Rp15 Miliar untuk Operasi Plastik, Terbanyak untuk Tanam Rambut Donald Trump
3 Fakta Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif Bunga Zainal Naik ke Penyidikan
Momen Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo ke Suriah, Beri Bantuan Musim Dingin
Donald Trump Menang Pilpres AS, Ekonomi Indonesia Bakal Amburadul?
Desak Pengupahan Tak Pakai PP 51/2023, Buruh Berunjuk Rasa di Kemnaker
Pengacara Nikita Mirzani Sebut Vadel Badjideh Salah Alamat ke Propam: Kalau Bingung Jangan Ajak Orang
Sinopsis Film Thriller 47 Meters Down di Vidio: Menghadapi Hiu Putih di Kedalaman Laut
Saksikan Mega Series Magic 5, di Indosiar, Kamis 7 November 2024, via Live Streaming Pukul 18.00 WIB
Sinopsis Film Drama Hanum & Rangga: Faith & The City, Saksikan di Vidio
Memahami Creativity adalah Kemampuan Menghasilkan Ide Baru yang Orisinal, Ketahui Manfaatnya
LPEI Kucurkan Overseas Financing ke Richeese Factory Malaysia
Barbie Kumalasari Diminta Produser Erry Wibowo Buka Kantor Law Firm di Bali, Untuk Apa?