2 Munas 1 Beringin

Liputan6.com, Jakarta - Terbukti sudah, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali tidak menyelesaikan masalah yang membelit partai politik berlambang pohon beringin itu. Sebaliknya, hawa 'permusuhan' makin kental dan makin sulit untuk dicarikan titik temunya.

Alih-alih akan berdamai, kubu yang berseberangan dengan Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie atau Ical, malah bergegas membuat perhelatan serupa. Tak mau kalah langkah kubu yang dimotori Agung Laksono ini menggelar Munas Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu 6 Desember 2014 malam.

Duduk sebagai Ketua Steering Committee (SC) munas ini adalah Yorrys Raweyai. Baik Agung maupun Yorrys‎ merupakan 2 dari sekian nama kader Golkar yang dipecat oleh Ical.

‎Berdasarkan informasi yang beredar, ada 3 calon ketua umum yang bertarung dalam Munas IX Golkar versi Agung ini. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso, lebih dari 300 pemilik suara dari DPD I dan II datang ke arena Munas Ancol. Kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dan membicarakan masalah yang tengah terjadi di tubuh Partai Golkar, khususnya terkait munas yang digelar Ical di Bali beberapa waktu lalu.

"Mereka merasa miris dengan cara-cara yang mencemari Partai Golkar. Mereka datang untuk kembali menegakkan nilai-nilai yang sudah ternodai Munas Bali," ujar Priyo di Jakarta, Sabtu (5/12/2014).

Menurut dia, presidium memang tengah memantapkan persiapan munas penyelamatan Partai Golkar yang dijadwalkan akan digelar pada Januari 2015. Meski demikian, menurut Priyo, bisa saja waktunya dimajukan pasca-adanya sinyal positif setelah pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla atau JK.

"Wapres sangat positif demi demokrasi di Golkar dan itu menguatkan itikad kita menyelenggarakan Munas," tutur dia.

Sedangkan politisi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya wajar menggelar munas ini karena munas yang digelar di Bali adalah ilegal. Sebab, penyelenggaraan munas yang secara aklamasi menjadikan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu telah melanggar AD/ART.

"Kita menyatakan Munas Bali ilegal, inkonstitusional, karena melanggar AD/ART," ujar Agun di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

‎Agun menjelaskan, Munas versi Ical di Bali itu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART. Terutama tentang cara pemilihan, mengingat Ical terpilih melalui aklamasi.

Sebab itu, Agun menambahkan, Agung Laksono dan jajaran pengurus Golkar lainnya mengambil jalan lain sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap penyelenggaraan Munas di Bali itu. Yakni dengan menyelenggarakan Munas IX di Ancol, Jakarta Utara.

"Kami rapat, posisi terakhir itu kami akan gugat Munas Bali karena ilegal, cacat prosedural, hasilnya tidak perlu diakui. Maka kami wajib menyelenggarakan Munas, bukan tandingan, tapi sesuai konstitusi," ujar Agun.

Selain itu, kubu Agung juga makin percaya diri karena disebutkan adanya dukungan dari pemerintah atas pelaksanaan munas ini. Sejumlah menteri, seperti Menko Polhumkam Tedjo Edhy Purdjianto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan MenkumHAM Yasonna H Laoly akan hadir sebagai wakil pemerintah.

Saat dikonfirmasi tentang rencana kedatangannya dalam Munas Golkar di Jakarta, tersirat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menghadiri munas kubu Agung Laksono tersebut.

"Pemerintah dan sebagai Mendagri pada prinsipnya tidak ingin ikut campur permasalahan internal partai politik. Kemendagri sudah koordinasi dengan MenkumHAM untuk tetap terus mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika internal partai politik. Kita cermati dulu, sebagai pemerintah kalau memonitor kan boleh-boleh saja," ujar Tjahjo, Sabtu (6/12/2014).

Meski menyatakan hadir, Mendagri Tjahjo Kumolo tidak akan membuka munas tersebut. "Kita tidak pada posisi membuka sebuah munas atau kongres partai. Kan partai-partai sudah mandiri, sesuai AD/ART yang diyakininya."

Dari kubu Ical, penyelenggaraan Munas Golkar di Ancol memunculkan penilaian adanya tangan pemerintah yang terlibat. Anggapan itu muncul karena kabar rencana kehadiran sejumlah menteri Kabinet Kerja di acara munas tersebut.

"Jika benar nanti malam Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri pembukaan Munas Golkar tandingan yang akan dilakukan Agung Laksono cs, semakin membuktikan dan tak bisa dipungkiri lagi adanya campur tangan pemerintah dalam perpecahan Golkar," kata politisi Golkar Nurul Arifin di Jakarta, Sabtu.

Ia juga menyesalkan para senior Golkar yang mau diperalat oleh kelompok lain. "Sangat menyesalkan para senior di presidium yang mau diperalat dan diadu domba. Golkar seharusnya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa intervensi pemerintah," kata mantan anggota Komisi II DPR itu.

Di lain sisi, pemerintah kata juru bicara Partai Golkar itu, seharusnya bersikap netral. "Etika politik harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan menghormati partai untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan [mekanisme internal partai]( 2143717 "")," kata dia.

Tidak hanya itu, kubu Ical juga menegaskan bahwa pengurus daerah yang ikut Munas Agung Laksono akan dibekukan. "Bahwa kepada DPD I dan DPD II yang hadir di Munas tandingan akan dibekukan," kata Ketua DPP Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya, Jumat 5 Desember 2014 malam.

Ancaman pemecatan kepada pengurus daerah itu, menurut Tantowi, mengacu pada hasil Munas IX Golkar di Bali beberapa hari yang lalu. "Kita mengacu pada hasil Munas (Bali) saja," tegas dia.

Tantowi menyatakan, kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali sudah dilayangkan ke Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie itu bisa segera disahkan.

"Surat mestinya sudah dilayangkan ke MenkumHAM‎. Harapannya kepengurusan kita yang disahkan," tandas Tantowi.

Munas Ancol pun akhirnya dibuka dengan sajian tari jaipong. Wajah-wajah populer yang hadir memang tidak seramai Munas Bali. Selain 3 orang calon ketum, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita, hanya terlihat politisi senior Golkar seperti Fahmi Idris dan Andi Mattalata.

Meski demikian, sikap optimistis tetap diusung penyelenggara Munas Ancol. Salah satunya lantaran Wakil Presiden Jusuf Kalla diklaim bersedia menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai.

"Pak JK telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, beliau pun menyatakan bersedia," ujar Ketua Steering Committee (SC) Munas IX Golkar, Ibnu Munzir di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu malam.

Karena itu pula Ibnu yakin pemerintah akan mendukung munas yang mereka gelar. "Kita yakin MenkumHAM akan menyetujui Munas yang kita adakan. Munas Ancol ini adalah Munas yang konstitusional," jelas dia.

Yang jelas, 2 munas yang digelar kader Partai Golkar belum akan mengakhiri masalah yang ada. Dualisme tak akan segera berakhir, bahkan besar kemungkinan akan terus membesar. Alasannya sederhana, selain kader Golkar sendiri, banyak pihak di luar partai ini yang merasa berkepentingan untuk memenangkan salah satu kubu yang berseteru.

Pemerintah sebagai pihak yang punya kewenangan menetapkan keabsahan partai politik juga berada dalam posisi sulit. Ibarat memakan buah simalakama, mendukung salah satu kubu, kubu mana pun itu, akan memiliki implikasi politik yang besar. Di sinilah hitung-hitungan politik mulai bermain.

Agaknya, kita masih akan melihat banyak episode perseteruan di tubuh Partai Golkar yang dipastikan bakal menyeret partai politik lain serta pemerintah tentunya. Jadi, bagi yang ingin tahu akhir ceritanya, harap bersabar. (Ado/Ans)