Dapat Dana Reses Rp 150 Juta, Ini Kata Anggota Fraksi Demokrat

Anggota DPR Fraksi Demokrat Umar Arsal mengataku, meski reses kali ini pengalaman pertama di pemerintahan Jokowi, namun tak ada yang beda.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 07 Des 2014, 06:43 WIB
Diterbitkan 07 Des 2014, 06:43 WIB
Dapat Dana Reses Rp 150 Juta, Ini Kata Anggota Fraksi Demokrat
Anggota DPR Fraksi Demokrat Umar Arsal mengataku, meski reses kali ini pengalaman pertama di pemerintahan Jokowi, namun tak ada yang beda.

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki masa reses atau libur persidangan pertama, para anggota DPR mengisi waktunya dengan kunjungan kerja komisi dan kegiatan ke daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Setiap anggota dewan pun mendapat anggaran reses sebesar Rp 150 juta.

"Pastinya setelah saya dilantik banyak konsituen dan kader berharap bertemu, karena itu kita manfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Bahkan terkadang suka kurang dana tersebut bilamana harus mengunjungi seluruh dapil di Sulawesi Tenggara, itu pengalaman saya saat periode lalu," kata anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Umar Arsal kepada Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Yang terpenting, Ketua Departemen Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat ini menuturkan, reses harus benar-benar dimanfaatkan untuk dapil. Karena reses sudah menjadi kewajiban bagi anggota dewan --apalagi arahan ketua umum dan pimpinan fraksi Partai Demokrat-- agar kadernya setiap datang reses diwajibkan turun ke dapil masing-masing.

"Setiap kader Partai Demokrat harus mampu dekat dengar rakyat sesuai arahan ketua umum dan pimpinan fraksi Partai Demokrat. Karena itu dengan kembali ke dapil bisa berharap makin mendekatkan dirinya dengan rakyat, khususnya konsituen. Saya bersyukur kepilih oleh kepercayaan rakyat," ujar Umar.

Anggota Komisi V ini mengatakan, meski pun reses kali ini menjadi pengalaman pertama di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bagi dia tidak ada yang berbeda.

"Tetap menampung aspirasi rakyat, dan mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kerja saya di Komisi V. Tetap sama bilamana ada yang tidak beres dengan program-programnya (Jokowi) kita tetap kritik," tandas Umar. (Rmn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya