Kubu Agung Klaim Munas Jakarta Dapat Sinyal Positif Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengklaim penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) versi kubunya sudah mendapat izin dari pemerintah. Dengan demikian, Munas Golkar di Ancol, Jakarta Utara ini termasuk forum yang sah dan legal.

"‎Kami berjalan pada aturan AD/ART itulah yang dikelola di sini, tidak ada intimidasi. DPD II dan DPD I, dalam posisi direbut hatinya. Nanti dari segi berkaitan dengan masalah pemerintah, langkah-langkah kami sudah intensif dengan MenkumHAM (Yasonna H Laoly), dengan pihak Mendagri (Tjahjo Kumolo) berkomunikasi, begitu pula dengan Menko Polhukam (Tedjo Edhy Purdijatno), juga sudah secara khusus berbicara kepada Wapres (Jusuf Kalla)," papar Priyo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (7/12/2014).

"Semua dalam posisi kami harus sampaikan rasa bangga dan senang, karena pemerintah adil. Kalau dari hasil kemarin komunikasi dengan MenkumHAM, dan Menko Polhukam, Tanda-tanda kebaikan sepertinya mengarah ke sini," tukas Priyo.

Priyo memastikan pula mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla atau JK mendukung penuh penyelenggaraan munas tandingan ini. Hal ini diketahui usai pertemuan tertutup dengan JK.

"‎Tapi soal JK dukung kami, iya, dia punya harapan besar dengan munas, ya, sinyal dukungan kami dapatkan," tegas Priyo.

Selain itu, Priyo yang menjadi salah satu calon ketua umum dalam munas versi Presidium Penyelamat Partai Golkar mengatakan kepengurusan partai saat ini dalam kondisi status quo.

Karena itu imbuh dia, tidak boleh ada pihak yang melakukan pemecatan kepada pengurus di seluruh tingkatan. "Karena itu tidak ada yang berwenang menggusur atau menggeser apa pun terkait struktur partai. Sampai Kementerian Hukum dan HAM menentukan siapa pengurus yang sah."

Menurut dia, munas kali ini harus berjalan demokratis dan tanpa paksaan untuk aklamasi saat pemilihan ketua umum. "Kami juga berharap hasil munas Golkar Jakarta yang akan disahkan Kemenkumham," tandas Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.

Sebelumnya, kubu Aburizal Bakrie atau Ical menyayangkan jika wakil dari pemerintah hadir dalam Munas Golkar versi Agung Laksono cs yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, 6-7 Desember 2014.

Salah satu juru bicara Golkar versi Ical, Nurul Arifin ‎mengatakan pemerintah seharusnya bersikap netral. "Etika politik harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan menghormati partai untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan mekanisme internal partai," tukas dia. (Ans)