KSAD: Indonesia Aman, Tapi Kita Harus Tetap Waspada

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) dan Australia mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advice bagi warganya terkait potensi teror di Indonesia pasca-tragedi jatuhnya pesawat AirAsia  QZ8501 di Laut Jawa. Namun Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmatyo memastikan, Indonesia masih berada dalam kondisi aman.

Gatot menuturkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan travel advice yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, sambung dia, juga sudah memastikan keamanan Indonesia.

"Makanya itu kita nggak usah dengerin itu dong. Kapolri kan sudah mengatakan aman. Ya kan, dan kenyataannya kita aman," tegas Gatot di sela Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Gatot pun mengingatkan masyarakat untuk tidak perlu ikut ambil pusing dengan travel advice ini. Terlebih, alasan kedua pemerintah itu karena ada ancaman terorisme di Indonesia.

"Kan travel advice itu kan travel advice kepada masyarakat negaranya, ya masyarakatnya saja yang dengerin," ujar dia.

Hanya, mantan Panglima Kostrad itu meminta masyarakat tetap waspada. Sebab, penerbitan travel advice pasti memiliki alasan tertentu. "Tapi, yang paling penting travel advice kita juga waspada, masyarakat kita juga waspada," tandas Gatot.

Juru Bicara Kemlu, Arrmantha Nasir, mengatakan travel warning merupakan tingkatan kewaspadaan di atas travel advice. Sementara travel advice sifatnya masih berupa imbauan agar berhati-hati.

Terkait hal itu, dia menyatakan, kedua negara mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advice, bukan travel warning."Itu travel advice. Kalau travel warning itu mengatakan jangan ke sana," kata Juru Bicara Kemlu, Arrmantha Nasir.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie. "Itu kategorinya travel advice, belum travel warning," tutur Ronny.

Travel advice itu diberikan secara rutin kepada warga negara AS di luar negeri, itu pertimbangan intelijen dari kedutaan besar tanpa harus menjadi keputusan dari Washington DC," tandas Ronny. (Ndy/Yus)