Perbaiki Mutu Pendidikan, Ini Gebrakan Menteri Anies

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan membuat gebrakan baru untuk memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air. Gebrakan tersebut yakni melibatkan partisipasi publik dalam mengurus pendidikan.

Menurut Anies, partisipasi publik membuat masyarakat ikut dan merasakan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, Kementerian Pendidikan bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) menyelenggarakan simposium pendidikan nasional dari tanggal 24-25 Februari 2015.

"Pendidikan sebagai sebuah gerakan jelas membutuhkan keterlibatan publik. Oleh karena itu, pihak Kementerian secara sadar melibatkan publik dalam bersama-sama mengurusi pendidikan dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi terkait pendidikan," ujar Anies di kantornya, Selasa (24/2/2015).

Simposium tersebut akan membicarakan enam isu strategis pendidikan yaitu akses dan keterjangkauan sekolah, anggaran pendidikan dasar gratis, revitalisasi dewan pendidikan dan komite sekolah, mutu dan kurikulum pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, serta penataan dan pemerataan guru.

Menurut Anies, hal ini bisa terwujud dengan pengawasan anggaran yang transparan dan merata. "Anggaran pendidikan Rp 408,54 triliun, 37,8 persen (sekitar Rp 154, 36 triliun) masuk ke daerah. Jika hal tersebut tidak diawasi dan dikelola dengan baik, maka masalah pendidikan di Indonesia tak akan kunjung selesai," jelas Anies.

Di sinilah, ujar dia, perlunya peran publik untuk mengawal transparansi anggaran tersebut. "Peran publik dan masyarakat sipil bisa mengawal kebijakan pendidikan dan kebudayaan di setiap wilayah di Indonesia, baik pusat maupun daerah menjadi sangat penting demi pendidikan Indonesia yang lebih baik," tutur Anies.

Pejabat Eselon I dan II Berinteraksi dengan Publik

Tidak hanya melibatkan partisipasi publik, untuk meningkatkan kualitas standar pendidikan nasional secara merata, Menteri Anies Baswedan juga mengajak pejabat eselon I dan II untuk langsung berinteraksi dengan publik.

Selama ini, ujar Anies, publik memandang pejabat birokasi sulit didekati terutama dalam memberikan masukan untuk kualitas pendidikan.

"Dalam simposium pendidikan nasional sesuai dengan tajuknya membumi-landakan revolusi mental dalam sistem pendidikan mental, para eselon I dan II akan turun serta melakukan diskusi kepada seluruh masyarat sipil. Total ada 50 yang siap mendengarkan masukan," jelas Anies.

Dia juga mengungkapkan, Kementeriannya memiliki tiga kerangka stategis atau trisentra untuk membangun pendidikan dan kebudayaan di lima tahun ke depan.

"Pertama, menguatkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yakni guru, siswa, orangtua, dan kepala sekolah untuk membentuk ekosistem yang sehat dan kuat. Kedua, percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan. Ketiga, mengembangkan efektifitas birokasi pendidikan melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik," ucap Anies.

Karena itu, Anies menilai perlunya pejabat eselon I dan II untuk berinteraksi langsung dengan publik guna menjalankan trisentra tersebut. (Sun/Mut)