Gaya Anggota DPRD DKI Saat Paripurna, Bertakbir Hingga Caci Maki

Liputan6.com, Jakarta - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait pengesahan hak angket dewan hari ini mulai digelar. Setiap fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya dengan gaya masing-masing.

Seperti juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasrullah. Dia yang menyampaikan persetujuan untuk melanjutkan hak angket ini, mengawali persetujuannya dengan membaca taawuz.

"Auzubillahiminasyaithonirojim, bismillahirrohmanirrohim, menyatakan bahwa PKS setuju diadakan hak angket," ujar Nasrullah di sela paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Sementara, politisi PPP Maman Nurmansyah menyampaikan pandangannya dengan cara hampir serupa. Dia mengajak semua yang ada di dalam ruang rapat paripurna untuk bertakbir.

"Saya awali dengan takbir, allahuakbar... Secara ringkas dapat kami nyatakan di sini Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta sangat menyetujui usulan hak angket ini, dan tidak ada kompromi apa pun dalam hal ini," seru Maman.

Pandangan sedikit bernada keras disampaikan perwakilan Fraksi Demokrat-PAN, Ahmad Nawawi. Dalam pandangannya, kedua fraksi sangat setuju hak angket, karena tidak tahan melihat sikap arogan terus ditunjukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Sikap arogansi, angkuh, sombong, tidak mengenal sopan santun yang dipertunjukan gubernur di hadapan publik dan selalu melecehkan anggota legislatif. Bukan hanya Demokrat-PAN, kami ingin seluruhnya menyetujui hak angket DPRD kepada pelanggan yang dilakukan gubenur. Semoga setelah paripurna ini segera ditindaklanjuti," tegas Nawawi.

Fraksi Partai Golkar juga menilai pemimpin tidak hanya perlu memiliki kemampuan. Melalui perwakilannya Ramli Muhammad S, Partai Golkar menilai Ahok tidak memiliki akhlak.

"Setelah mendengar, melihat, mengamati, mencermati perjalanan Gubernur DKI Jakarta selaku pemimpin Fraksi Partai Golkar berkesimpulan, seorang pemimpin bukan hanya pintar dan punya kemampuan tapi harus berakhlak. Untuk itu Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui hak angket," tegas Ramli.

Sementara Fraksi PDIP diwakili Gembong Warsono, Fraksi Gerindra Abdul Ghoni, Fraksi Hanura Farel Silalahi, Fraksi PKB Mualif ZA, dan Fraksi Nasdem Hasan Basri langsung menyampaikan persetujuan mereka terkait hak angket. Bahkan, Fraksi PKB yang semula tidak bulat, akhirnya menyetujui.

"Kami mengalami proses dinamika politik, kita semua punya tujuan sama ingin DKI Jakarta berubah ke yang lebih baik. Pembangunan harus bergulir, walau pun di detik terakhir PKB menyatakan lanjutkan hak angket ini," tegas Mualif.

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, usai disahkan DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 27 Januari 2015. Sehingga DPRD geram dan menyetujui usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Ahok terkait APBD DKI 2015. (Rmn/Mut)