Cerita Ahok ke Jokowi Sebelum Lapor KPK

Liputan6.com, Jakarta - Sebelum melaporkan ke KPK terkait dugaan adanya anggaran siluman yang mencapai Rp 12 triliun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih dulu menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. ‎Kepada Ahok, Jokowi bertanya mengenai kekisruhan di antara dirinya dan DPRD.

"Sebenernya nggak curhat sih, beliau cuma tanya kalau angket itu bagaimana? Ya saya jelaskan, kalau saya salah, lapor ke MA, ya dipecat. Bapak yang keluarkan SK. Terus bisa nolak nggak (tanya Presiden). Bapak nggak bisa nolak. Paling tahun depan saya dipecatnya, Pak," ujar Ahok di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Ahok menambahkan, sebenarnya Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui adanya praktik penyusupan anggaran siluman yang kini dipermasalahkan. Sebab sejak Jokowi menjadi gubernur, banyak jajarannya yang takut menggunakan anggaran sehingga menyebabkan serapan anggaran menjadi sangat rendah.

"Nah makanya, itu yang harus kita cari suatu formatnya. Kalau begitu kepala daerah bisa terus ditekan oleh oknum DPRD seumur hidup. Nah beliau juga sadar kenapa banyak serapan anggaran itu kecil. Karena banyak sekali SKPD tidak berani eksekusi karena tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD. Beliau tahu persis gitu loh, pernah jadi walikota, pernah gubernur kok," jelas Ahok.

Karena itu, Ahok mengatakan, sejak awal menjadi gubernur, Jokowi ingin menerapkan sistem e-bugdeting dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemprov DKI. Dan setelah menjadi presiden, Jokowi juga akan menerapkan e-bugdeting secara nasional.

"Beliau ingin e-budgeting dijalankan. Karena dengan e-budgeting, Presiden bisa masuk dalam satu sistem. Misalnya tidak boleh ada suatu Permen atau Pergub atau SK apa gitu. Kalau sekarang beliau bisa merasakan, apa yang sudah dicoret beliau tiba-tiba muncul. Nah jadi itu yang beliau ingin lakukan dari dulu," beber mantan walikota Belitung Timur ini.

Lapor ke Penegak Hukum

Terkait oknum di balik munculnya dana siluman, Ahok pun tak memungkiri bila ada oknum Pemprov DKI yang terlibat. Sebagai solusi, Jokowi meminta Ahok agar segera melaporkan kepada penegak hukum.

"Pasti ada melibatkan orang dalam untuk ngetik. Maka ini harus diungkap supaya permainan ini selesai. Kalau nggak, ini jadi kanker lama. Kalau kanker dibuka, ya,  pasti sakit semua ya. Solusinya dari beliau (Jokowi) ya harus laporkan ke yang berwajib," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dengan melaporkan adanya dugaan penyimpangan tersebut, Ahok yakin semua penyimpangan yang ia duga akan terungkap seluruhnya.

"Makanya ini harus dibawa ke berwajib dan diproses pengadilan. Supaya ketahuan siapa SKPD yang main, aliran dana ke mana saja, anggota DPRD kan banyak yang kaya, jadi ketahuan dari mana dananya. Bagus dong ramai," tandas Ahok. (Ali/Yus)