Saksi Ahli Angket: Wajar Jokowi Tegur Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai DPRD sulit menjaga perkataan, kini jadi bahasan panitia angket APBD.

Saksi ahli yang dihadirkan dalam rapat angket, Emrus Sihombing meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur orang nomor satu di Jakarta itu.

"Wajar menurut saya, dia (Jokowi) harus memberikan teguran sebagai kepala negara, menegur Ahok tidak melakukan, itu paling tidak teguran tertulis di situ," ujar Emrus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Pakar komunikasi politik itu menilai, teguran yang dilayangkan Jokowi sudah sejalan dengan misi revolusi mental. Justru sangat bertentangan, jika Jokowi membiarkan Ahok mengganggu mental dengan berbagai perkataan yang dilontarkan.

"Bukankah pelanggaran etika itu bertentangan dengan revolusi mental? Jadi saya pikir sudah waktunya. Ini yang saya pikir nggak diungkapkan di publik," ujar Emrus.

Emrus menilai, balutan pemerintahan bersih tapi boleh tidak beretika seperti yang ditudingkan anggota DPRD kepada Ahok, sudah berhasil mengubah pandangan publik. Sebab, menjaga etika tidak kalah penting.

"Saya katakan, fenomena sosial tidak hanya dikotomi itu, boleh nggak membarantas korupsi tapi ngomongnya baik dan tegas juga. Tegas bukan berarti langgar etika, pemimpin bisa tegas tetapi tetap batas etika dan moral," tegas dia.

Emrus menegaskan, Jokowi harus melihat masalah etika pemimpin bagian dari persoalan negara. "Bukan kah ucapan yang diucapkan (Ahok) di suatu media swasta tersebut, sudah termasuk tidak beretika? Saya katakan tidak beretika."

"Saya pikir Jokowi atau negara harus hadir dalam setiap persoalan. Ini juga persoalan negara kita, bukan persoalan Ahok sendiri. Tetapi ini persoalan negara kita, tidak boleh tidak. Ini persoalan negara kita. Kenapa? Karena Jakarta ini wajah Indonesia," pungkas Emrus.

Sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta, kerap terjadi konflik dengan DPRD. Ahok yang kerap ceplas-ceplos dinilai anggota dewan pemimpin yang tidak beretika.

Yang teranyar adalah kisruh APBD DKI 2015. Ahok melaporkan dugaan adanya anggaran 'siluman' ke KPK, sedangkan DPRD menggelar angket untuk menyelidiki kisruh APBD. (Rmn)