Temuan Indikasi Korupsi APBD DKI 2015 Versi DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi APBD DKI Jakarta 2014 ke KPK, Kamis (26/3/2015). ICW menemukan indikasi korupsi pengadaan UPS, scanner, printer 3D dan 6 judul buku untuk sejumlah sekolah dari investigasi dan penelahaan dokumen APBD DKI Jakarta 2015 versi DPRD dan APBD dan APBDP 2014.

"ICW menggunakan APBD DKI Jakarta 2015 versi DPRD sebagai titik tolak investigasi beberapa kasus dalam pengadaan barang-barang tersebut. Hal ini didasarkan karena adanya mata anggaran berulang APBD 2014 pada APBD 2015 versdi DPRD yang diusulkan kembali. Setelah ditelusuri pengadaan mata anggaran tersebut ditemukan indikasi korupsi," ujar Koordinator ICW Febri Hendri di KPK, Jakarta.

Mata anggaran tersebut, lanjut dia, tersebar di beberapa komisi DPRD DKI Jakarta. ICW sedang menyisir satu persatu mata anggaran tersebut guna menemukan apakah ada indikasi korupsi dalam penetapan dan pengadaannya.

"Sebagai contoh, pengadaan 6 judul buku pada APBD 2014 dengan total dana sebesar Rp 3 miliar, berindikasi korupsi. Mata anggaran ini muncul kembali dalam APBD 2015 versi DPRD dengan 3 judul berbeda, dimana nilai anggaran 3 judul tersebut Rp 30 miliar," jelas Febri.

"ICW khawatir jika APBD versi DPRD tersebut (yang) disahkan maka praktek korupsi yang sama bisa terjadi. Begitu juga dengan mata anggaran UPS, Printer 3D, dan scanner dari APBD dan APBDP 2014 yang juga muncul kembali pada APBD DKI jakarta tahun 2015 versi DPRD," imbuh dia.

Selain itu, sambung Febri, penulis buku-buku tersebut ternyata adalah anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun Febri enggan menyebutkan nama anggota DPRD yang dimaksud maupun asal partainya.

"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," ujar Febri.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ICW menemukan ternyata proses lelang proyek ini juga bermasalah. Pejabat pembuat komitmen (PPK) bersekongkol dengan distributor dan peserta lelang untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).

"Nilai HPS diduga telah di-markup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," terang dia.

Sejauh ini, ICW belum menemukan keterkaitan antara perusahaan pemenang tender dengan anggota dewan. Namun, dipastikan bahwa ICW akan terus menelusuri hal tersebut, karena temuan yang ada saat ini sudah memperlihatkan bahwa mata anggaran yang diusulkan DPRD memiliki potensi masalah yang besar.

"ICW mendesak KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lain, terutama mata anggaran yang diajukan DPRD melalui pokir (pokok pikiran)," tandas Febri.

Total Kerugian

Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas menafsirkan total kerugian negara mencapai Rp 277,9 miliar. Kerugian negara itu terdiri dari kerugian negara pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar.

"Kerugian negara pengadaan printer dan scanner sebesar Rp 89,4 miliar dan kerugian negara pengadan 6 judul buku sebesar Rp 2,1 miliar," jelas Firdaus.

Berdasarkan data yang diperoleh ICW untuk anggaran buku, menurut laporan Daftar Pengunaan Anggaran (DPA) di Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta, telah dianggarkan 13 paket buku. Masing-masing nilainya mencapai Rp 500 juta, tetapi hanya terealisasi pengadaan buku 6 paket buku dengan nilai realisasi sebesar Rp 2,925 miliar.

Untuk perkiraan harga wajar buku yaitu Rp 45.000/buku, maka total perkiraan biaya sebesar 3.280 x 6 paket x Rp 45.000 adalah Rp. 885,6 juta. Artinya ada dugaan potensi kerugian negara dari pengadaan 6 paket buku setidaknya Rp 2,1 miliar.

Sementara itu, berdasarkan laporan realisasi pengadaan UPS selama Tahun Anggaran (TA) 2014 pada Dinas dan Sudin Pendidikan DKI jakarta, terdapat realisasi pengadaan UPS sebanyak 50 paket dimana pada SMA dan kejuruan 49 paket dengan anggaran masing-masing sekolah Rp 6 miliar/paket. Pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan nilai anggaran yang sama dan pada RSUD Cengkareng sebanyak 1 paket senilai Rp 1,37 miliar.

Dari 50 paket realisasi pengadaan UPS ternyata dimenangkan 39 perusahaan berbeda. Jadi ada perusahaan yang menang lebih dari 1 paket. Dan 39 perusahaan ini pemain lama, sering menang lelang pengadaan barang dan jasa DKI periode 2012 sampai 2014. Total proyek yang dimenangkan 39 perusahaan tersebut sejak 2012 adalah 197 paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai anggaran mencapai Rp 875,871 miliar. (Mut)