Fahri Hamzah: Anggota DPR Tak Perlu Mobil, Bisa Jalan Kaki

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan diprotes lantaran dianggap tidak memikirkan nasib banyak rakyat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pihak legislatif dan pemerintah perlu memberikan penjelasan secara baik-baik kepada publik terkait kenaikan tunjangan kendaraan untuk pejabat.

"Ini kan sebetulnya satu mata anggaran. Kalau dipersoalkan publik harus dijelaskan baik-baik. Kalau memang publik mempersoalkannya, Presiden bersama DPR bisa menjelaskan itu," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Politisi PKS tersebut pun mengusulkan agar anggota dewan tak perlu lagi menerima tunjangan mobil jika hal itu dinilai bermasalah. Namun demikian, anggota dewan harus mendapat kompensasi dari kondisi tersebut.

Dia mencontohkan, perumahan DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan bisa dijual. Kemudian pemerintah memberikan fasilitas tempat tinggal di kawasan Senayan, dekat Gedung DPR.

"Kalibata jual saja. Pemerintah nggak perlu perumahan (DPR) Kalibata. Tapi cari yang dekat Senayan, sehingga dengan demikian anggota DPR bisa jalan kaki sampai ruang sidang nggak (sakit) stroke," tandas Fahri Hamzah.

Terkait Perpres tunjangan mobil pejabat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan dirinya tak memeriksa secara rinci isi dari Perpres yang ia tandatangani tersebut. Hal ini lantaran ada banyak dokumen yang harus ditandatangani dalam waktu yang singkat.

Presiden ke-7 RI itu pun menegaskan akan mengkaji ulang Perpres tersebut lantaran, menurut dia, kebijakan menaikkan uang muka mobil pejabat tidak tepat untuk saat ini, mengingat masih banyak rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi. "Saat ini bukan saat yang baik, pertama karena kondisi ekonomi. Kedua, sisi keadilan. Ketiga, sisi (harga) BBM. "Saya lihat lagi. saya cek dulu," ungkap Jokowi. (Riz/Ein)