Ahok: May Day Ada CFD, Buruh Harus Jalan Kaki

"Persis seperti situasi mungkin sampai siang sampai seharian bisa-bisa, lebih panjang," kata Ahok.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 29 Apr 2015, 11:20 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2015, 11:20 WIB
Gaya Ahok Usai Bertemu Jokowi
Gubernur Ahok memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2/2015). Kedatangan Ahok terkait kisruh dana siluman di APBD 2015 DKI Jakarta (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) saat berlangsungnya peringatan Hari Buruh sedunia pada Jumat 1 Mei 2015. Penerapan CFD kemungkinan akan berlangsung seharian, disesuaikan dengan aksi buruh turun ke jalan.

"Persis seperti situasi mungkin sampai siang sampai seharian bisa-bisa, lebih panjang," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menambahkan, penerapan CFD saat Hari Buruh diharapkan berjalan lebih tertib dan aman. Selain itu, CFD ini juga untuk melarang konvoi kendaraan yang membahayakan dan membuat macet.

"Kita tidak ingin konvoi-konvoi kendaraan yang berbahaya seenaknya. Dengan CFD tidak ada konvoi, harus jalan kaki," tambah Ahok.

Sebanyak 150 ribu buruh se-Jabodetabek akan menggelar aksi demo di Ibukota mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Aksi akan dilakukan dengan Long March dari Hotel Indonesia (HI) menuju Istana Negara.

Dari Istana Negara, massa akan bergerak menuju stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan untuk merayakan May Day Fiesta. Berlangsung dari Pukul 13.30 WIB hingga 17.00 WIB.

Dalam peringatan ini, buruh kembali menyuarakan menolak politik upah murah dan menuntut kenaikan UMP 32 persen. Kemudian mendesak pemerintah menjalankan jaminan pensiun buruh wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60% hingga 75% dari gaji terakhir, seperti PNS.

Buruh juga mendesak pemerintah menambah anggaran Jaminan Kesehata (Jamkes) Rp 30 triliun dari APBN, menghapus sistem kerja outsourcing khususnya di BUMN, menolak kenaikan harga BBM, elpiji, tarif dasar listrik sesuai harga pasar. (Mvi/Sun)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya