Pemerintah Beri Hadiah 100 Rumah Subsidi untuk Pekerja saat Hari Buruh 1 Mei

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyerahkan kunci 100 unit rumah subsidi kepada kelompok buruh pada Hari Buruh, 1 Mei 2025. 

Rumah subsidi itu berasal dari alokasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Namun, belum dirincikan apakah 100 rumah subsidi itu berbentuk tapak atau vertikal (rumah susun/rusun).

Adapun penyerahan kunci 100 rumah subsidi ini jadi bagian dari penyediaan total 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh dari pemerintah. Program ini ditandai lewat penandatanganan MoU antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di ruang kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Sebelum dilakukan penekenan, Maruarar Sirait alias Ara bertanya kesiapan BP Tapera, untuk memulai proses penyerahan kunci pada Hari Buruh, 1 Mei 2025.

"Hari Buruh tanggal berapa sih, 1 Mei. Sanggup enggak 1 Mei? Saya pikir itu momentum bagus 1 Mei. Kita jawab negara hadir," ujar Ara. 

Selain ke BP Tapera, ia juga bertanya kesiapan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN. Pihak perbankan pelat merah pun menyanggupi untuk memberikan alokasi dana program perumahan tersebut. 

"Sudah siap BTN, tepuk tangan di BTN. 100 rumah dalam 3 minggu (dari sekarang). Tepuk tangan yang keras dong buat BTN. Kita sepakati 1 Mei, ya. Jam 4 sore atau jam 3 sore? Oke. Jam 3 sore, ya," kata Ara. 

Rencananya, pemberian 100 unit rumah subsidi kepada buruh ini akan berlokasi di sekitaran Jakarta. "Yang ini kita sepakati 1 Mei 100 rumah. Titiknya di sekitar Jakarta, nanti bisa ada 3-4 tempat," ungkapnya.

Melanjutkan pernyataan Ara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bakal menghitung jumlah buruh yang terdata di serikat buruh. 

Yassierli bilang ini bukan pekerjaan gampang. Lantaran jumlah konfederasi dan federasi serikat buruh ada ratusan. Adapun dalam proses MoU penyediaan 20.000 rumah subsidi, ada sebanyak 6 kelompok buruh yang ikut jadi perwakilan. 

"Saking banyaknya itu jumlahnya berapa? Dua puluh satu konfederasi, seratus sembilan puluh federasi," sebut Yassierli.

Dukungan turut diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lewat penyediaan data untuk program pembangunan 3 juta rumah. 

Amalia menyebutkan, BPS kini telah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu akan menjadi referensi untuk penyaluran segala program milik pemerintah.

"Jadi yang kami lakukan adalah nanti dari data sektor. Dalam hal ini nanti data buruh akan kami peroleh dari Bapak (Menteri PKP). Kemudian nanti kami rekonsiliasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, karena ini memastikan yang pak Ara sampaikan, bahwa ini harus tepat sasaran," terangnya. 

"Sehingga nanti akan kami double-check siapa-siapa memang yang belum punya rumah. Karena syaratnya adalah untuk mendapatkan program FLPP ini kan harus yang belum punya rumah atau ini adalah rumah pertama," pungkas Amalia.