Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Walhi: Penambangan Matikan Sumber Air di Lereng Merapi

Imbas dari penambangan liar itu membuat beberapa mata air di kawasan lereng Merapi mati atau terhenti.

oleh Yanuar H diperbarui 31 Mei 2015, 08:14 WIB

Diterbitkan 31 Mei 2015, 08:14 WIB

Aktivitas penambangan pasir Merapi di Kawasan Sungai Gendol, ,Sleman, DI Yogyakarta. Penambangan pasir dan batu pascaerupsi Merapi marak dan menjadi mata pencaharian warga lereng Merapi.(Antara)

Liputan6.com, Yogyakarta - Penambangan liar di lereng Gunung Merapi mempengaruhi ketersediaan air tanah di wilayah sekitarnya. Bahkan imbas dari penambangan liar itu membuat beberapa mata air di kawasan Merapi mati atau terhenti.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta Halik Sandera mengatakan, saat ini memasuki musim kemarau dikawatirkan kebutuhan air tanah sangat tinggi. Sementara di sebagian wilayah Yogyakarta saat ini marak pembangunan hotel dan apartemen yang akan mempengaruhi ketersediaan selama musim kemarau.

"Merapi itu sebagai daerah tampungan air untuk wilayah di bawahnya. Namun kini beberapa sumber air di lereng Merapi mati (atau terhenti sebagai) imbas dari penambangan," ucap Halik di Yogyakarta, Sabtu (30/5/2015).

Halik menjelaskan, banyaknya hotel di Yogyakarta tentu mengandalkan air dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara debit air tanah setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 kondisi air tanah menurun hingga 20 centimeter dengan populasi mencapai 3,6 juta jiwa.

Untuk itu perlunya ada campur tangan dari pemerintah mengatur pertambangan di daerah lereng Merapi dan pembatasan pembangunan-pembangunan di Kota Yogyakarta. Sebab jika tidak segera diatur, maka masyarakat dan hotel akan berebut menggunakan air tanah yang semakin menipis.

"Perlu ada pemetaan daerah tambang dan pembatasan pembangunan. Jangan sampai air sebagai kebutuhan dasar semakin sulit diperoleh masyarakat," ucap dia.

Hal senada dikemukakan Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Eko Teguh Paripurno. Ia menyebut hotel-hotel dan apartemen di Yogyakarta banyak menggunakan sumber air dalam untuk memenuhi kebutuhannya.

Jika tidak diatur penggunaan air tanah ini, sambung Eko, maka masyarakat sekitar hotel kemungkinan tidak kebagian air tersebut.

"Gambarannya, kebutuhan air warga per orang 120 liter/hari, di hotel per harinya mencapai antara 250-350 liter/orang. Jika per 100 meter hotel itu ada dua kamar, per kamar di huni dua orang, kalikan saja berapa luas hotel dan tingkatnya, lalu dikalikan berapa jumlah hotel? Maka kita akan melihat kebutuhan itu menjadi tidak seimbang," tegas dia.

Melihat situasi tersebut, menurut Eko, perlu diperhatikan suplai perusahaan daerah air minum atau PDAM ke masyarakat. (Ans)