Liputan6.com, Jakarta - Tim kuasa hukum Mabes Polri yang dikepalai Biro Hukum Mabes Polri Brigjen (Pol) Ricky HP Sitohang memandang permohonan praperadilan yang diajukan Novel Baswedan tidak mendasar. Hal itu disampaikannya seusai sidang kedua praperadilan yang diajukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
"Menurut kami selaku termohon tidak mendasar. Karena sudah kami lakukan tahapan itu, contohnya seperti pemanggilan. Pemanggilan sudah kita lakukan dua kali berturut-turut," ujar Ricky di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (1/6/2015).
Ricky berpendapat jika pemanggilan tidak dapat dipenuhi Novel, semestinya pihak Novel bisa melayangkan surat pemberitahuan. "Kalau seandainya memang ada tugas, surati kami dong."
Ricky pun seolah memberatkan alasan yang sempat diutarakan Novel sebelumnya, mengingat penyidik KPK tersebut mangkir dari pemanggilan Bareskrim Polri lantaran kepentingan tugasnya. Hal itu dianggap dapat mengganggu baik Polri maupun KPK.
"Pemanggilan pertama, kedua, enggak bisa karena tugas. Lalu, kapan dong bisa dipanggil? Apa dengan tidak datang terus dapat menghambat kinerja penyidik dan atau tugas di KPK?" lanjut Ricky.
Menurut Ricky, semestinya Novel mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dengan memenuhi pemanggilan atau memberitahukan alasan tidak datangnya saat dipanggil.
"Dia harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau seandainya dipanggil sekali, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya enggak masalah. Kalau memang dia sakit ada surat keterangan dokter, sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi Kalau terus-terusan ya tidak bisa dong. Berarti akan terhambatnya proses sidik yang dilakukan oleh penyidik," pungkas Ricky HP Sihotang.
Agenda sidang praperadilan yang diajukan Novel Baswedan adalah sampai pada jawaban dari pihak termohon, dalam hal ini adalah Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, pihak Novel Baswedan telah membacakan permohonan praperadilan yang diajukannya. (Ans)
Alasan Polri Sebut Permohonan Praperadilan Novel Tak Mendasar
Jika pemanggilan tidak dapat dipenuhi Novel Baswedan, menurut tim kuasa hukum Polri, semestinya pihak Novel bisa melayangkan surat pemberit
diperbarui 02 Jun 2015, 03:12 WIBDiterbitkan 02 Jun 2015, 03:12 WIB
Penyidik KPK, Novel Baswedan saat mengikuti sidang Praperdilan di PN Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2015). Novel dan kuasa hukum KPK membacakan surat permohonan praperadilan terkait penangkapannya oleh pihak Bareskrim Polri. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ustadz Adi Hidayat Enggan Bangunkan Istri untuk Sholat Malam, Ternyata Ini Alasannya
Libur Nataru, 15.277 Pemudik Kembali ke Jakarta Lewat Terminal Kampung Rambutan
Ayah Kandung Meghan Markle Berencana Tinggal di Asia Tenggara, Takut Tak Bisa Bertemu Cucu Selamanya
3 Pelaku Pelecehan Turis Singapura di Bandung Ditangkap Polisi, Ternyata Masih Pelajar
Cerita Saksi Mata Insiden Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 97+200
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 6 Januari 2025
Hasil Liga Inggris: Manchester United Tahan Imbang Liverpool di Anfield
Viral Uang Palsu Beredar di Rumah Sakit Gorontalo, Disebut Mirip dengan Upal UIN Makassar
Truk Mundur Tak Kuat Nanjak Diduga Picu Kecelakaan di Tol Cipularang
Gus Baha Ungkap Hal yang Bisa Menyelamatkan Peradaban di Akhir Zaman
39 Sekolah di Kabupaten Bogor Siap Gelar Makan Bergizi Gratis
2 Perkara Pilkada Banjarbaru Teregister di MK, jika PSU Maka Paslon 01 Lawan Kotak Kosong