Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Disebut Calon Panglima TNI, Kapan KSAD Ikut Uji Kelayakan DPR?

Presiden Jokowi dikabarkan telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 09 Jun 2015, 21:15 WIB

Diterbitkan 09 Jun 2015, 21:15 WIB

Petembak TNI AD Gondol 30 Emas di AASAM 2015

Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berpose bersama kontingen Petembak TNI AD, Jakarta, Jumat (29/5/2015). Kontingen petembak TNI AD meraih 30 medali emas di Australia Army Skill at Arms Meeting (AASAM) 2015. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dikabarkan telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Moeldoko. Hal ini diisyaratkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurut dia, terkait hal tersebut, DPR akan segera melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gatot.

"Sangat mungkin (pekan depan). Kita bawa ke rapim (rapat pimpinan). Dari rapim ke Bamus (Badan Musyawarah DPR), lalu diputuskan bagaimana surat itu. Biasanya ke Komisi I yang terkait uji fit and proper," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR, Selasa (9/6/2015).

Dengan ditunjuknya KSAD Gatot, maka tradisi posisi Panglima TNI bergilir antara angkatan udara, laut, dan darat yang terus dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan dipatahkan. Fahri pun meminta penjelasan Presiden agar tidak ada guncangan seperti saat Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk sebagai calon Kapolri beberapa waktu lalu.

"Tolong Presiden juga memberikan kepastian. Jangan ada goncangan di tengah jalan. Seperti saat kami fit and proper Budi Gunawan. Sikap netral di TNI itu harus nampak," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurut dia, dengan penjelasan tersebut, maka semangat profesional TNI tetap terjaga.

"Penjelasan Presiden (Jokowi) ini kita perlukan. Presiden tidak hanya menjelaskan alasan, tetapi juga menjelaskan prosedur. Mungkin Presiden punya maksud lain. Jadi ini penting karena Presiden perlu menjaga suasana di tubuh TNI," pungkas Fahri Hamzah. (Ans/Ndy)