Liputan6.com, Hanoi - Vietnam akan membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat (AS), termasuk produk pertahanan dan keamanan, serta telah meminta penundaan selama 45 hari atas pemberlakuan tarif impor AS dari jadwal yang ditetapkan pada Rabu (9/4/2025). Demikian menurut pernyataan yang dirilis oleh Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh pada Senin (7/4) malam.
PM Chinh dalam rapat kabinet pada Senin malam mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan meminta agar pengiriman pesawat komersial yang telah dipesan oleh maskapai Vietnam dari AS dipercepat.
Baca Juga
Selain itu, PM Chinh menjelaskan bahwa permintaan untuk menunda tarif impor sebesar 46 persen yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump minggu lalu bertujuan agar dapat memberikan waktu untuk negosiasi.
Advertisement
"Vietnam berupaya untuk bernegosiasi dengan pihak AS guna mencapai perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan, sesuai dengan kepentingan kedua pihak," demikian pernyataan tersebut seperti dilansir CNA.
Meskipun ada tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS, PM Chinh seperti dilaporkan media pemerintah mengatakan bahwa target pertumbuhan setidaknya 8 persen untuk tahun ini tetap tidak berubah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan Vietnam telah menentukan bahwa perekonomian perlu tumbuh antara 8,2 persen hingga 8,4 persen pada kuartal-kuartal yang tersisa.
Pada Jumat (4/4), Trump dan Presiden Vietnam To Lam sepakat membahas kesepakatan untuk menghapus tarif. Keduanya mengatakan bahwa pembicaraan telepon mereka sangat produktif.
Dalam pernyataannya pada Senin, Chinh menuturkan pula Vietnam akan meninjau isu-isu seperti kebijakan moneter, nilai tukar, hambatan non-tarif, dan memastikan asal-usul barang yang benar.
Sejak embargo senjata dicabut pada 2016, ekspor pertahanan AS ke Vietnam sebagian besar terbatas pada kapal penjaga pantai dan pesawat pelatihan. Sejumlah sumber mengatakan bahwa tahun lalu telah ada pembicaraan mengenai penjualan pesawat angkut militer Lockheed Martin C-130 Hercules ke Hanoi.
Namun, pemerintah Trump sendiri sejauh ini tidak mengumumkan adanya penundaan penerapan tarif impor.