Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai Dana Aspirasi anggota DPR yang mencapai Rp 11,2 triliun berpotensi dikorupsi. Bahkan lebih rawan daripada dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos).
"Dana Bansos dan Hibah telah dihapuskan pemerintah karena telah memakan banyak korban, kepala daerah politisi telah masuk bui karena korupsi dana tesebut. Dana aspirasi itu payung hukumnya tidak punya, petunjuk teknisnya juga tidak mungkin ada, sehingga peluang korupsinya jauh lebih tinggi dan bisa jadi semua anggota parlemen terjerat korupsi karena merugikan keuangan negara," ujar Apung dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/6/2015).
Menurut Apung, dana aspirasi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Secara undang-undang dana aspirasi tidak masuk dalam sistem penganggaran keuangan negara di Indonesia, khususnya UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Selain itu, kata dia, Pasal 12 ayat 2 dalam UU tersebut menyatakan RAPBN disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah, tidak berdasarkan Dapil.
"Oleh karena DPR tidak memiliki instrumen perencanaan yang merupakan domain pemerintah. Argumen memasukan huruf (J) dalam Pasal 80 UU MD3 tahun 2014 tidak berdasar, lemah dan cenderung akal-akalan. Pasal karet ini multitafsir tapi yang pasti, tidak serta merta penyaluran aspirasi Dapil harus bersifat uang atau dana anggaran dari APBN," jelas Apung.
Sementara itu, menurut Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, DPR telah salah memaknai hak anggaran atau budgeting.
"Dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana Pasal 70 ayat 2, itu fungsi anggaran hanya untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak. Tetapi bukan menggunakan. Jadi itu salah kaprah," ujar Ray.
Menurut Ray, apa yang harusnya dilakukan DPR adalah bagaimana melakukan pengawasan anggaran bukan menggunakannya.
"Sampai saat ini, itu kan belum direvisi (Pasal 70 ayat 2) karena itu harusnya DPR terus mengawasi bagaimana penggunaan anggaran tersebut bukannya malah menggunakan," tukas Ray. (Mut/Rmn)
Dana Aspirasi Lebih Rawan Dikorupsi daripada Hibah dan Bansos
Dana Aspirasi anggota DPR lebih rawan dikorupsi daripada dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos).
diperbarui 14 Jun 2015, 15:41 WIBDiterbitkan 14 Jun 2015, 15:41 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Bayi Macan Emas di Kebun Binatang Thailand Siap Saingi Popularitas Kuda Nil Moo Deng
Apa Arti Aktif: Memahami Makna dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari
Pilkada Serentak 27 November 2024 Besok, Bursa Libur Dulu
Kecepatan Jalan Kaki Bisa Tunjukkan Risiko Demensia, Begini Cara Mengetahuinya
TPS Jadi Prioritas Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan
Simak Cara Mudah Cek DPT Online Pilkada 2024 Lewat Handphone
Link Live Streaming Liga Champions Bayern Munchen vs PSG, Rabu 27 November 2024 Pukul 03.00 WIB di SCTV dan Vidio
VIDEO: Memeras Anak Buah demi Pilkada, Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka
Banyak Penipuan Keuangan, Apa Saja Peran OJK di Perlindungan Konsumen?
Kunci Batik Jinggar Go Internasional dengan Teknologi Pengering
Ko Apex Dituntut 6 Tahun Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen, Dinar Candy Minta Keadilan untuk Sang Kekasih
Promo Pilkada 2024: Makanan, Minuman hingga Tempat Wisata