Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Eks Pejabat BI Siti Wafat, KPK Cabut Status Tersangka Century

Saat diperiksa KPK, perempuan yang menderita stroke tersebut didampingi kerabat dan menggunakan kursi roda.

oleh Sugeng Triono diperbarui 17 Jun 2015, 06:30 WIB

Diterbitkan 17 Jun 2015, 06:30 WIB

Terkait Operasi Tangkap Tangan di Bali, Komisioner KPK Angkat Bicara

Plt Komisioner KPK, Johan Budi SP usai konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/4/2015). KPK menangkap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adriansyah di Swiss Belhotel Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut status pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjrijah terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, hal tersebut ditempuh lembaganya setelah mendapat kabar Siti Chalimah Fadjrijah meninggal pada Selasa 16 Juni 2015 malam.

"Iya, tentu dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus Century tidak diteruskan," ujar Johan Budi kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Pada perkara ini, Siti Fadjrijah sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka yang juga menjabat sebagai pejabat Bank Indonesia Budi Mulya.

Saat diperiksa penyidik beberapa waktu lalu, perempuan yang menderita penyakit stroke tersebut didampingi kerabat dan menggunakan kursi roda.

Terlepas dari segala macam status dan keterangan yang pernah disampaikan, Johan Budi mewakili lembaganya turut mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya Siti Fadjrijah pada usia 64 tahun.

"Kami atas nama KPK turut berdukacita," kata Johan.

Pada perkara ini, Budi Mulya telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Mvi/Ali)