Liputan6.com, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta tak hanya menangkap para gelandangan yang berada di jalan. Mereka juga mengangkut orang dengan gangguan jiwa yang biasa berkeliaran dan meresahkan warga.
Hanya saja, kini panti sosial yang menampung orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) itu mulai kebingungan. Sebab, pengobatan bagi mereka sudah tidak lagi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait masalah ini. Kalau tidak juga tersedia, Pemprov DKI yang akan membeli obatnya.
"Kalau nggak ada (obat), kita beli sendiri. Tidak boleh mereka ini terlambat," ujar Djarot di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (18/6/2015).
Dengan kekurangan itu, mantan Walikota Blitar ini menilai BPJS Kesehatan tidak cocok bagi para penderita ODMK. Terlebih bagi mereka yang bernaung di Dinas Sosial.
"Kan beda ya penanganan pengobatan ODMK dengan orang yang tidak ada gangguan kejiwaan. Jadi seharusnya BPJS memberikan standar yang berbeda. Akibat BPJS, harus bawa pasien yang galau. Pergi 2 jam, pulang juga 2 jam. Pakai BPJS malah repot, haduh," kata Djarot.
Para penyandang ODMK ini sebelumnya mendapat perawatan rutin dari dokter jiwa hasil program klinik satelit sejak 2010 hingga 2014. Tapi, sejak menggunakan BPJS perawatan untuk pengidap penyakit jiwa tidak tertangani, petugas harus membawa pasien berobat di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Sementara, Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Sarima mengeluhkan prosedur BPJS Kesehatan yang membuat pihaknya kesulitan memberikan penanganan dan pengobatan yang tepat bagi penghuni panti.
Menurut dia, ODMK sangat membutuhkan obat untuk pemulihan dirinya. Tanpa obat, mereka akan lebih sulit dibina. Kalau harus membawa pasien satu per satu tentu memakan waktu lama dan tidak efektif.
"Perhatikan saja, berapa jam dari sini (Cengkareng) ke sana (Duren Sawit). Mereka tidak tidur. Tanpa obat, kehidupan mereka susah kita bina. Karena obat itulah yang membuat jiwanya tenang, syarafnya tenang. Tanpa obat, kami tidak bisa membimbing mereka untuk masalah sosialnya," jelas Sarima. (Ali/Mar)
Pemprov DKI Bakal Tanggung Pengobatan Orang Sakit Jiwa
"Kalau nggak ada (obat), kita beli sendiri. Tidak boleh mereka ini terlambat."
diperbarui 19 Jun 2015, 05:02 WIBDiterbitkan 19 Jun 2015, 05:02 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
VIDEO: Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos Ditangkap Singapura, Kemenkum Bakal Percepat Ekstradisi
Seret 5 Tersangka, Jembatan SKA Pekanbaru Menyeleweng dari Desain Awal
Dewan Masjid Indonesia Akan Bangun 10 Masjid di Gaza Pasca Gencatan Senjata
VIDEO: Terungkap! Wanita Korban Mutilasi dalam Koper di Ngawi Ternyata Warga Blitar
Jurus Semen Indonesia Bantu Kejar Target Pembangunan 3 Juta Rumah Prabowo
Fokus : Rel kembali Kebanjiran Luapan Sungai Tuntang Grobogan, Rute KA Dialihkan
5 Tips Kirim Paket di Libur Imlek, Cek Caranya
Kutuk Operasi Militer Israel di Jenin, Indonesia: Menguak Maksud Terselubung Zionis
Diluncurkan di Indonesia, Begini Makna Livery Pertamina Enduro VR46 Racing Team
PAN soal Pertemuan Prabowo dan Megawati: Perlu Didukung Semua Pihak
Gerakan Tanah di Bali Akibatkan Korban Meninggal, Badan Geologi Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Baru 18 Tahun, Barron Trump Ikuti Jejak Donald Trump Terjun ke Bisnis Real Estat