Basarah: PDIP Punya Tanggung Jawab Moral, Wajar Minta 5 Kursi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, sempat mengatakan minta tambahan 5 kursi di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Permintaan itu dilontarkan setelah berkembangnya wacana perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Basarah, permintaan itu realistis. Mengingat partainya merupakan pengusung Jokowi. "Pemerintahan Jokowi-JK diusung PDIP dan parpol lain. Namun, meski diusung parpol lain, plus minusnya dan secara moral menjadi tanggung jawab PDIP, karena Jokowi merupakan kadernya," ujar Basarah di Sekolah Calon Kepala Daerah, Jakarta Selatan, Minggu 28 Juni 2015.

Basarah menyebut permintaan itu bukan tanpa dasar. Dia mengatakan, dalam 7 bulan ini terjadi perlambatan kerja kabinet dalam memahami Nawa Cita Jokowi, khususnya di bidang ekonomi, karena tidak didukung kinerja kabinet yang ada.

"Ini kan 7 bulan Jokowi-JK belum ada tanda keberhasilan, khususnya sektor ekonomi. Karena ada pelambatan. Jokowi-JK tidak didukung kapasitas menteri yang ada. Kami ini (PDIP) ingin membantu Jokowi-JK karena belum ada yang bisa terjemahkan visi-misinya, lewat kamilah bisa," tegas Basarah.

Meski demikian, lanjut anggota Komisi III DPR ini, semuanya tergantung Presiden Jokowi. "Reshuffle memang mutlak di tangan Presiden. Kami (PDIP) hanya ingin mempercepat mengartikan visi-misinya," pungkas Basarah.

Isu reshuffle kabinet bergulir sejak beberapa bulan terakhir. Isu ini semakin menguat setelah beberapa pekan lalu Presiden Jokowi mengumpulkan menterinya dan meminta mereka membuat laporan atas kinerja mereka selama menjabat. Beberapa menteri disebutkan akan diganti, namun Presiden Jokowi sendiri hingga saat ini belum memastikan hal itu. (Sun/Rmn)