Ahok: Ngapain Sosialisasi KJP, Nanti Ribut Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Kartu Jakarta Pintar (KJP) kembali menuai polemik, setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membatasi pengambilan uang tunai, yang bertujuan menghindari penyalahgunaan. Keputusan ini bukan tanpa sosialisasi, tapi banyak warga yang tidak mengerti.

Ahok sudah berkali-kali menjelaskan semua hal tentang sistem baru KJP. Tapi, penjelasan itu tidak juga diterima, karena warga lebih senang uang di KJP bisa ditarik sekaligus.

"Bukan kurang sosialisasi, ini tuh persoalannya otaknya sudah biasa mencuri duit pakai mau narik cash melulu, terus ribut. Saya sih diemin aja, ngapain sosialisasi, nanti ribut lagi," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Ahok mengatakan, berbagai demo bisa saja terjadi ketika banyak pihak yang bersikeras tidak setuju dengan keputusan itu. Tapi, yang lebih bahaya justru orang yang tidak suka ini menghasut orang lain untuk melawan.

"Padahal, sekarang sudah berapa orang yang belanja di toko-toko buku di luar. Kamu tahu enggak transaksi yang pakai KJP berapa ke Gunung Agung ke toko buku yang lain-lain? Rp 8 miliar! Artinya apa? Sebagian yang enggak ngerti belajar ngerti dong, nanti ada diajarin pakai PIN dan lain-lain dari toko," jelas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan, tidak ada hubungan antara KJP dengan upaya politik menuju Pilkada. Kalau itu dilakukan, dia akan mengizinkan setiap warga mengambil uang tunai tanpa batas.

"Saya malah tahun depan deket pemilu nih, 1 sen pun enggak boleh tarik. Jadi KJP naik busway semua tetap enggak bisa tarik, ini saya lagi siapin 2016. Saya lakuin ini buat mereka," imbuh Ahok.

Mantan politisi Partai Golkar dan Gerindra itu mengingatkan, KJP hanya bisa ditarik secara tunai dengan ketentuan tertentu. Untuk siswa SD Rp 50 ribu per 2 minggu, sedangkan SMP dan SMA Rp 50 ribu per minggu.

"Enggak apa-apa, ini proses pendidikan. Saya tahu risikonya, banyak orang yang enggak suka sama saya. Di online, KJP itu Kartu Jakarta Pusing, enggak apa-apa. Minimal kamu ngerti niat saya baik," pungkas Ahok.

Antispasi Penyelewengan KJP

Ahok meminta warga DKI agar dana KJP tidak diselewengkan. Kini, dia sedang mencari cara agar dana itu tidak bisa ditransfer ke sembarang rekening.

"Sekarang saya pagi-pagi inget nih, saya pikir-pikir bisa main lagi nih. Saya ingetin direksi Bank DKI ini harus diawasi nih, dia enggak bisa transfer ke rekening orang lain, dia enggak boleh tarik, tapi ke minimarket bisa tarik kontan itu loh," kata dia.

Ahok serius akan memidana para penyeleweng dana KJP jika menemukan. Pidananya pun tidak dengan tindak pidana ringan (tipiring).

"Kalau ketemu begitu kita pidana dengan Polda dengan tuduhan kejahatan perbankan. Saya enggak mau tipiring KJP, tapi kejahatan perbankan. Itu caranya gitu," kata dia.

Sejauh ini, kata Ahok, pembatasa pengambilan tunai dari KJP membuat dana ini lebih tepat sasaran dan terkontrol. Sebab, segala aktivitas perbankan yang dilakukan sudah tercatat.

"Lebih tepat sasaran dan lebih terkontrol, kalau enggak tepat pun saya bisa lacak Anda karena transfer. Kalau pun bocor, itu cuma tarik seminggu Rp 50 ribu, SD 2 minggu. Bisa kita lacak sekarang," tutup Ahok. (Rmn/Sss)