Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri telah memberi tanda merah kepada beberapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang mengikuti seleksi tahap akhir. Nama-nama yang diberi tanda merah merupakan nama-nama yang dianggap mempunyai kasus hukum. Pemberian tanda merah ini pun dipertanyakan oleh Pantia Seleksi (Pansel) KPK.
Namun menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pansel KPK perlu menjadikan tanda merah tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menilai calon-calon pimpinan (capim) KPK.
"Kabareskrim (Kepala Bareskrim) ini adalah bagian dari pemerintah. Apa yang jadi masukan, saran, pendapat, dan catatan, karena Kabareskrim diminta secara khusus oleh Pansel untuk menelusuri mereka-mereka ini. Maka apa yang menjadi temuan itu, seyogianya menjadi perhatian Pansel," ujar Pramono di kantor Presiden, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015.
Pramono menyebut, masukan yang diberikan Bareskrim bertujuan agar tidak muncul berbagai macam spekulasi liar mengenai rekam jejak para calon komisioner KPK. Sebab, apa yang disampaikan Bareskrim tentunya berdasarkan fakta dan telah mempunyai bukti-bukti hukum yang kuat.
"Memang Pansel ini independen dan mandiri dan kita sama sekali tidak memengaruhi, karena permintaan itu secara resmi tentunya seyogianya dipertimbangkan. Sebab kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," kata dia.
Bila Pansel KPK mempertanyakan pemberian tanda merah kepada nama-nama tersebut, Pramono berharap KPK dapat aktif menelusuri temuan Bareskrim tersebut. Terlebih nama-nama itu hingga kini masih dirahasiakan Bareskrim.
"Harusnya Pansel mengambil inisiatif, kalau Pansel perlu lakukan crosscheck. Ya lakukan crosscheck, tapi kan fakta itu sudah ada di tangan, secara informal walaupun pemerintah sebenarnya juga bisa mengetahui itu, tapi kami betul tidak ingin campur tangan dalam soal itu," tegas Pramono.
Terkait anggapan yang menyebut kalau pemberian tanda merah justru menghambat kerja Pansel, Pramono sebaliknya beranggapan lain.
"Pansel harus bekerja berdasarkan fakta, data, akurasi, bukan berdasarkan perasaan. Karena yang dipilih adalah orang-orang terbaik, orang bersih, dan bukan orang populer di panggung dan bukan orang yang menggunakan KPK untuk menjadi panggung," ucap politisi PDIP itu.
Sebelumnya, anggota Pansel KPK Yenti Ganarsih mengaku telah menerima laporan dari Bareskrim tentang calon pimpinan KPK yang diberi tandai merah. Yenti pun mengaku akan mendalami laporan tersebut.
"Iya. Masih baru mau baca," kata Yenti di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Meski akan mendalami, Yenti mempertanyakan rekam jejak yang disusun kepolisian itu. Menurut dia, laporan ini sudah termasuk kategori serius, karena bisa berkaitan dengan pidana. (Sun/Rmn)
Seskab: Pansel Perlu Telusuri Capim KPK yang Diberi Tanda Merah
Pramono menyebut, masukan yang diberikan Bareskrim bertujuan agar tidak muncul berbagai macam spekulasi liar mengenai rekam jejak capim KPK.
Diperbarui 27 Agu 2015, 06:32 WIBDiterbitkan 27 Agu 2015, 06:32 WIB
Politisi PDIP Pramono Anung menilai, pembuat soal yang mencantumkan nama Jokowi sedang cari muka di ranah politik.... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kapolri Minta Maaf, Ajudannya Diduga Pukul dan Intimidasi Wartawan di Semarang
Wasiat Orangtua sebelum Meninggal di Luar Kemampuan, Haruskah Tetap Dilakukan? Simak Kata Buya Yahya
Terminal Merak Siapkan 300 Armada Bus untuk Layani Arus Balik Lebaran 2025
Harga Minyak Nilam Anjlok 50 Persen, Petani Curiga Ada Permainan Tengkulak
Bacaan Doa Mustajab agar Hajat Cepat Dikabulkan
Cara Sederhana agar Sholat Khusyuk Badan dan Hati, Penjelasan Ustadz Abdul Somad
H+5 Lebaran, 12.468 Pemudik Sudah Tiba di Terminal Kalideres
Ruben Onsu Bangun Musala di Desa di Sukabumi, Diberi Nama Sesuai Nama Ibunya
Aksi Polisi Terobos Antrean Panjang Arus Balik Bantu Antarkan Jenazah Pemudik Asal Tasikmalaya
Jangan Anggap Hubungan Suami Istri Hanya Pelampiasan Hasrat Seks, Ini Dimensi Spiritualnya Menurut Gus Baha
Arahan Prabowo, Menteri Diminta Tak Beri Opini Pribadi terkait Kebijakan Tarif Trump
Polres Garut ‘Obral’ Belasan Kali One Way jelang Puncak Arus Balik