Pengalaman Ahok ke Luar Negeri Sebagai Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan ke luar negeri anggota DPR RI ramai dibicarakan di media sosial. Terlebih, saat muncul foto Ketua DPR Setya Novanto dan wakil ketua DPR, Fadli Zon, hadir dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sudah jadi rahasia umum perjalanan ke luar negeri berkedok kunjungan dinas kerap diselewengkan anggota DPR. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun melihat sendiri, bagaimana tingkah polah anggota Dewan saat dia anggota Komisi II.

Ahok sempat mengunjungi Filipina untuk studi banding, saat dirinya menjadi anggota badan legislasi. Saat itu dia melihat sendiri anggota dewan yang memanfaatkan waktu justru bukan untuk bekerja.

"Saya juga sudah tulis di website saya, banyak anggota yang datangnya telat, terima uangnya penuh. Datang lebih awal, pulang cepat, terima uang penuh. Banyak waktu yang kosong," ungkap Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Pengalaman kedua saat Ahok menjadi anggota Komisi II DPR. Kala itu dia memilih ke India untuk melihat penerapan e-KTP yang ada di negara itu. Sampai-sampai ada anggota Dewan yang tidak mau ikut bersama dia karena setiap yang dilakukan dicatat dan dimasukkan ke website.

"Tapi ada juga anggota DPR yang baik, yang senang. Misalnya dulu ada Pak Nanang ya bekas Sekda di NTB. Itu menarik banget. Dia ketemu saya dan bilang: eh untung lu tulis. Tulis apa saya bilang? Kan kita 9 hari ke India untuk e-KTP," beber Ahok.

"Terus dia ditanya soal pengalaman di India bagaimana. Dia jawabnya gini, 'Duh gue capek, lu baca saja tulisan si Ahok deh.' Sekian detik per menit, kita tinggal bikin note di Blackberry. Semua tuh ada, ngapain saja, malam, kerja tiap hari dia bilang. Artinya ada anggota dewan menghargai apa yang saya tulis," sambung dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tidak memungkiri besarnya dana yang dialokasikan untuk anggota Dewan yang pergi ke luar negeri. Itu belum termasuk yang dimanipulasi.

"Pasti besar. Kita tuh dikasih tiket kelas bisnis, itu kita bisa tuker lumsum, pakai ekonomi, sisanya bisa masuk kantong," pungkas Ahok. (Rmn/Yus)