Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres, Jakarta. Kunjungan terhadap pria yang karib disapa JK itu dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.45 WIB.
Pada pukul 12.00 WIB, keduanya akan menunaikan ibadah salat Jumat bersama di Masjid Baiturrahman yang masih berada di kompleks Istana Wapres, seperti dikutip dari laman Wapresri.go.id, Jumat (18/9/2015).
Agenda keduanya kemudian dilanjutkan dengan santap siang bersama pada pukul 12.45 WIB. Santap siang ini masih berlokasi di Istana Wapres.
Sehabis santap siang bersama Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan hari dengan rapat pada pukul 14.30 WIB. Pertemuan itu bakal membahas soal kesehatan.
Namun sebelum bertemu dengan Wakil PM Malaysia, JK pagi ini akan menerima kedatangan dari Direktur Utama Perum Bulog. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menunjuk Ahmad Zahid Hamidi sebagai Wakil PM Malaysia menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin.‎ Ini adalah bentuk langkah reshuffle kabinet dari PM Najib di tengah kasus dugaan korupsi yang diarahkan kepada dia.
Wakil Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelumnya memiliki pandangan berbeda tentang d‎ugaan korupsi yang dilakukan Razak. Ia mendukung semua kebijakan Razak, kecuali terkait isu-isu korupsi yang belakangan menyeruak.
"Kecuali dalam isu 1MDB (1Malaysia Development Berhad), saya mempunyai prinsip dan pendirian saya sendiri dalam mempertahankan hak rakyat, nama baik partai dan kepentingan negara. Jika karena pendirian saya dalam isu tersebut menyebabkan saya diganti maka saya pun ridho," kata dia.
Kasus dugaan korupsi yang diarahkan kepada PM Najib, muncul setelah media Amerika Serikat (AS) the Wall Strett Journal menyebutkan bahwa dia menerima dana sebesar USD700 juta atau Rp 9,3 triliun. Dana tersebut mengalir ke rekening pribadinya dari perusahaan pemerintah, 1Malaysia Development Berhard (1MDB).
Mengenai tuduhan korupsi itu, PM Najib suddah membantah keterlibatannya. Menurut dia, hal ini merupakan sebuah sabotase politik. (Ndy/Dan)