Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Fahri Hamzah: Perbanyak Pengawas Haji dari Personel TNI-Polri

Menurut Fahri Hamzah, cuaca ekstrem di Arab Saudi juga menjadi kendala tersendiri.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 30 Sep 2015, 21:23 WIB

Diterbitkan 30 Sep 2015, 21:23 WIB

20150930-Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Fahri Hamzah dan Ketua DPR Setya Novanto-Jakarta

Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Fahri Hamzah dan Ketua DPR Setya Novanto (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah menilai, anggota pengawas haji yang dibentuk pemerintah Indonesia masih kurang dalam menangani pelayanan dan permasalahan jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi.

Selain untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar kemungkinan, imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, cuaca ekstrem di Arab Saudi juga menjadi kendala tersendiri. Untuk itu, pemerintah disarankan memperbanyak personel TNI dan kepolisian menjadi pengawas haji.

"Di Arab Saudi itu cuacanya sangat ekstrem, panasnya bisa sampai 50 derajat (Celsius). Di Indonesia kan paling panas 32 derajat (Celsius) orang sudah sangat kepanasan," ucap Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).

"Ini kalau petugas haji sama seperti kita orang-orang biasa ya repot. Harus orang yang siap siaga seperti TNI-Polri yang siap ditempatkan di mana saja," sambung Fahri Hamzah.

Wakil Ketua DPR ini juga menyatakan, Amirul Hajj harus memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Alasannya, 65% jemaah haji asal Indonesia merupakan orang berusia lanjut dan menunggu antrean haji sekitar 10-20 tahun.

"Amirul Hajj harus kerja seperti berangkat perang. Kalau dilihat medannya (di Arab Saudi) seperti memimpin pasukan yang jumlahnya 200 ribu orang dan semuanya harus selamat dengan strategi pengamanan yang luar biasa," ujar Fahri.

Se‎lain itu, Fahri meminta pemerintah Indonesia harus memiliki wibawa terhadap pemerintah Arab Saudi, terkait dengan pengelolaan ibadah haji. "Selama ini kita tidak punya komunikasi yang berwibawa kepada pemerintah Arab Saudi."

Dia menilai, tidak adanya komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi karena posisi Indonesia yang dinilai paling bawah. Adapun peringkat pertama negara yang dinilai pemerintah Arab Saudi adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

"Peringkat kedua negara-negara seperti Turki dan Malaysia, peringkat ketiga adalah negara-negara di Afrika. Indonesia kelihatannya paling bawah, sehingga tidak ada komunikasi," pungkas Fahri Hamzah. (Ans/Ado)