Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengaku heran dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi 'motor' revisi UU KPK. Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya telah menolak revisi tersebut.
"Ini kan usulan PDIP. Sebelumnya dulu Menkum HAM ajukan revisi UU KPK, lalu Presiden menolak. Terus sekarang PDIP usulkan lagi. Apakah PDIP sudah bicara dengan Pak Jokowi? Mensesneg kan udah sampaikan pemerintah dalam posisi (menolak) dulu," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Oleh sebab itu, Wakil Ketua MPR ini juga mempertanyakan sikap PDIP yang ngotot tetap menginginkan UU KPK direvisi. Padahal, kata Hidayat, Mensesneg Pratikno sudah kembali menegaskan, bahwa pemerintah menolak dengan tegas revisi UU KPK.
"Lalu kenapa PDIP memaksakan inisiasi mengubah UU KPK. Publik pasti bertanya, Menkum HAM dari PDIP dan Fraksi PDIP mengajukan revisi yang sudah ditolak Presiden. Ada skenario apa di balik ini?" tanya dia.
Hidayat pun mengingatkan, bahwa revisi ini bukanlah usulan DPR secara keseluruhan, namun hanya sebagian fraksi. PKS sendiri, tegas dia, hingga saat ini masih bersikap menolak usulan revisi tersebut karena menilai sejumlah pasalnya akan melemahkan KPK.
Seharusnya, lanjut Hidayat, DPR fokus untuk menyelesaikan RUU yang ‎sebelumnya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.
"Lebih baik fokus selesaikan tunggakan prolegnas. Dari 39 RUU Prolegnas 2015 dan baru selesai 3. Nanti karena ini jadi tidak fokus dan tidak selesai," tandas Hidayat Nurwahid.
Patut diektahui, revisi UU KPK akhirnya masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Sejauh ini ada 6 fraksi yang setuju mengusulkan revisi UU tersebut.
Di antaranya adalah Fraksi PDIP (15 anggota), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (2 anggota), Fraksi Hanura (3 anggota), Fraksi Nasdem (11 anggota), Fraksi Golkar (9 anggota), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (5 anggota).
Sedangkan 4 fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ikut mengusulkan. (Dms/Ado)
PKS Pertanyakan Skenario di Balik Revisi UU KPK
Publik pasti bertanya, kenapa Presiden dan Menkum HAM yang berasal dari PDIP masih diam dengan sikap Fraksi PDIP di DPR?
diperbarui 08 Okt 2015, 19:09 WIBDiterbitkan 08 Okt 2015, 19:09 WIB
Hidayat Nur Wahid menerangkan, tentara siber Prabowo-Hatta diterjunkan untuk melakukan kampanye putih.
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kantongi Tarif Subsidi, Pengguna KRL Commuter Line Tembus 307,8 Juta Orang
Arti Mimpi Nenek Meninggal Tapi Masih Hidup: Makna dan Tafsir Lengkap
Hilirisasi Rumput Laut di Gunung Kidul Jadi Salah Satu Kunci Kemakmuran RI
YPAC Jakarta Apresiasi Bantuan Beasiswa hingga Sarana dan Prasarana dari BRI Peduli
Unik, Insinyur di Singapura Jualan Mi Hokkien yang Dimasak oleh Robot
Pembiayaan Kredit Kendaraan Listrik dan Hybrid Mengeliat, Ini Buktinya
Nadila Ernesta Berbagi Perjuangan Melawan Psoriasis, Rutin Jalani Pengobatan
VIDEO: Pria Ini Ajarkan Cara Cepat Melepas Gigitan Ular, Berakhir Ngakak
Mimpi Beli Nasi Kuning: Makna dan Tafsir yang Perlu Anda Ketahui
Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pilkada Serentak 2024 Harus Damai dan Sejuk
Lewat Daur Ulang, Sampah Plastik akan Jadi Komoditi Bernilai
Arti Mimpi Suami Pakai Baju Putih Celana Hitam: Makna dan Tafsir Lengkap