Ahok: BPJS Kesehatan Bukan Kutukan, Tapi Berkah Buat Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin semua masyarakat sadar, akan pentingnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang sedang sakit, untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan layak.

‎"Saya kira semua perlu duduk bareng karena kita sepakat BPJS Kesehatan bukan kutukan, tapi berkah buat Bangsa Indonesia sebetulnya. Supaya orang yang sehat duitnya bisa dipakai buat nolongin yang sakit dengan gotong royong," ujar Ahok usai mengisi seminar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia‎ (Persi), JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Ahok juga mengungkapkan alasan masih banyak warga yang sulit mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Menurut dia, ketersediaan dokter menjadi satu penyebab sulitnya peserta BPJS Kesehatan mendapatkan fasilitas itu. Juga karena adanya kategorisasi rumah sakit berdasarkan levelnya.

‎"Itu karena rumah sakit masih dikategorikan per kelas rumah sakit. Jadi misalnya, ada dokter yang hebat di sebuah rumah sakit yang kelasnya A. Pendidikan dan alatnya sama. Tapi ketika dia mengerjakan pasien di kelas D, bayarnya itu sudah kayak surga dan neraka (bedanya)," ujar dia mencontohkan.

Karena ‎itu, suami Veronica Tan itu meminta pembayaran dibedakan berdasarkan kualitas tenaga medisnya dan fasilitas peralatannya, bukan karena kelas rumah sakit tersebut.

"Ini kan tidak adil. Jadi rumah sakit mau kecil, 150 atau 1.000 ranjang pun bukan ranjangnya yang menentukan kategori sebuah rumah sakit. Tapi berdasarkan kemampuan dokter dan peralatannya, baru adil," tandas Ahok.

Dengan begitu, Ahok yakin semua dokter yang hebat mau ditempatkan praktik di daerah mana pun. ‎"Karena kalau bayarnya jomplang gitu, bagaimana dokter mau makan? Makanya enggak bisa kayak gitu," sambung dia.

Ahok mengusulkan agar pemerintah pusat merangkul Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pihak BPJS. Termasuk, terkait rencana kenaikan premi BPJS harus disepakati bersama, dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Masyarakat yang enggak mampu bayar namanya PSO (public service obligation) kayak gitu kita bantu. Kekurangannya bisa dibayar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah yang bayarin. Jadi saling gotong royong. Bukan seperti sekarang ada yang minta BPJS dibubarin, nolak pasien dan sebagainya," pungkas Ahok. (Rmn/Mvi)