Gerindra: PMN Pada BUMN Tak Jamin Perbaikan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Gerindra menolak Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ([RUU APBN](2353768/ "")) 2016 secara keseluruhan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN perlu dipertanyakan kembali. Hal ini terlihat dari pemberian PMN terhadap BUMN pada tahun lalu, hanya terpakai 10 persen.

Diakui Edhy, memang benar terdapat penggunaan uang di BUMN lebih besar dibanding Kementerian dan Lembaga. Namun, hal yang disayangkan Wakil Ketua Komisi IV ini, adalah soal masih adanya sisa dana PMN di BUMN tahun lalu masih terdapat sisa.

"Kalau uangnya masih ada kenapa minta lagi (PMN), itu dulu pertanyaannya, ditunda aja dulu, yang tersisa dipakai dulu," ujar Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Disisi lain, penundaan anggaran ini karena terdapat asumsi-asumsi yang harus disesuaikan dengan sejumlah kementerian.

Edhy mengungkapkan, saat ini terdapat masalah yang dialami oleh beberapa kementerian adalah kekurangan anggaran. Dia juga mempertanyakan apakah dengan masuknya PMN ini pertumbuhan ekonomi yang melambat tidak akan terjadi lagi di tahun 2016.

"Mindset kita sekarang ini bukan pencegahan tapi penanggulangan, karena kalau penanggulangan ceritanya sudah beda, uangnya lebih banyak," tutur Edhy.

Dia mencontohkan, bagaimana pemerintah kurang berperan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Terlihat dari alokasi anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih kecil dari anggaran sebelumnya yang masih menangani 1 kementerian yaitu kementerian kehutanan.

Edhy berpandangan, dalam RAPBN 2016 penerimaan dari sektor pajak terlalu optimis. Menurut dia, apabila itu tidak tercapai maka ujung-ujungnya negara akan menjual utangnya.

"Kita tidak bisa membiarkan ini. Menyetujui dengan catatan (RAPBN 2016), apa ada jaminan catatan itu akan dilakukan pemerintah, tidak ada dari masa ke masa. Ini sikap Gerindra. ini atas dasar penilaian yang sesuai dengan harapan masyarakat," pungkas Edhy.

Alotnya rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan RUU APBN 2016, menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah adalah bentuk teguran kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno

"Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang dianggap kurang transparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)," kata Fahri di Gedung DPR, Jumat.

Ia menyebutkan, semua fraksi memiliki pandangan yang sama terkait PMN, bahwa tidak selayaknya uang APBN itu dipakai oleh BUMN.

"Seharusnya BUMN lah yang menyumbang deviden, bukan sebaliknya, menggunakan uang negara," ujar Fahri.

Terkait keinginan dari Fraksi PDIP bahwa Menteri BUMN diganti, Fahri tak banyak komentar.

"Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan apa yang dilakukan Rini dengan memasukan PMN. Proposal Rini soal PMN ditolak," tegas Fahri.

Seperti diketahui hingga kini mayoritas fraksi menolak masuknya PMN dalam RAPBN 2016. Nilai penyertaan yang mencapai Rp 39 triliun dinilai terlalu besar oleh fraksi-fraksi di DPR. (Dms/Ron)