Politikus PDIP: Heli Presiden Sudah 13 Tahun, Layak Diganti

Rencananya, 'capung besi' itu akan digantikan helikopter jenis AgustaWestland AW101.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 23 Nov 2015, 13:51 WIB
Diterbitkan 23 Nov 2015, 13:51 WIB
Kunjungan Jokowi di Pameran Alutsista TNI
Presiden Jokowi meraba bodi sebuah helikopter di Pameran Alutsista TNI AD, Jakarta, Rabu (17/12/2014). (LIputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi kemungkinan tak lama lagi bakal meninggalkan 'tunggangan' lamanya, helikopter Super Puma. Hal ini sesuai usulan TNI.

Rencananya, 'capung besi' itu akan digantikan helikopter jenis AgustaWestland AW101. Politikus PDIP TB Hasanuddin menilai, helikopter Super Puma tersebut layak diganti.

"Heli jenis Super Puma yang digunakan oleh Presiden selama ini dibuat tahun 2000 dan dipakai sejak 2002. Jadi sudah dipakai selama 13 tahun. Menurut saya, demi keamanan sudah selayaknya diganti," ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Senin (23/11/2015).

Namun anggota Komisi I DPR itu meminta pemerintah untuk lebih mempertimbangkan pembelian helikopter AW101. Menurut dia, penggantian helikopter presiden tak harus dengan AgustaWestland AW101. Apalagi dari segi harga, Super Puma lebih murah daripada helikopter buatan Italia tersebut.

"Heli ini (AW101) memang cukup canggih dengan interior yang mewah dan space yang lebar. Sehingga cukup nyaman untuk dipakai oleh VVIP. Tapi harganya, menurut informasi sekitar US$ 55 juta, cukup mahal bila dibandingkan dengan Super Puma yang harganya hanya US$ 35 juta," tutur dia.

"Sehingga harga satu unit Super Puma, maksimal sekitar US$ 40 juta. Dengan membeli produk dalam negeri, maka negara untung sebesar 30 persen dari harga dasar, setidaknya dalam bentuk material dari dalam negeri," tutur dia.

"Perawatan dan pengadaan suku cadangnya pun akan lebih murah dan terjamin. Tidak seperti AW101, yang pasti lebih mahal dalam status impor," imbuh dia.

Bukan hanya itu, lanjut dia, dengan status impor tersebut, bisa jadi Indonesia sewaktu-waktu akan terkena embargo, sehingga tidak bisa mendatangkan suku cadang dan perawatan.

"Intinya, menurut hemat saya. Sudah saatnya mengganti helikopter kepresidenan. Tapi, akan lebih bijak bila menggunakan produk dalam negeri saja," pungkas TB Hasanuddin. (Ndy/Sun)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya