Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Kesal RAPBD DKI Amburadul, Ahok Pecat Kepala Dinas Pekan Ini

Ahok memperkirakan total anggaran untuk penunjukan langsung bisa mencapai Rp 1 triliun.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 24 Nov 2015, 10:40 WIB

Diterbitkan 24 Nov 2015, 10:40 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terpaksa begadang untuk memeriksa kembali susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Lelaki yang akrab disapa Ahok itu menemukan banyak mata anggaran yang tak perlu.

Atas temuan itu, Ahok memastikan akan ada pemecatan pejabat DKI dalam minggu ini.

"Sudah panggil (kepala dinas). Ini malahan mungkin Jumat ini akan ada pemecatan kepala dinas lagi," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu belum menyebutkan kepala dinas yang akan diganti, sebagai buntut dari penyusunan APBD DKI 2016. Yang pasti, bila terlihat tidak benar langsung distafkan.

"Enggak tahu. Banyak nanti kamu lihat saja. Pokoknya yang sudah kelihatan enggak benar-benar, mau kita stafin aja sudah," tambah Ahok.

RAPBD 2016 DKI mencantumkan lebih dari 40 ribu daftar kegiatan. Banyaknya kegiatan itu menyulitkan pengecekan Ahok secara detail. Namun, dia menyatakan telah mendapat gambaran besar tentang kejanggalan penyusunan bujet.

Kejanggalan yang paling banyak ditemukan ialah pencantuman nilai anggaran kegiatan di bawah Rp 200 juta. Ahok menerangkan, modus itu digunakan agar pengguna anggaran bisa melakukan penunjukan langsung kepada rekanan yang dikenalnya dan mengabaikan aspek kualitas. Dia memperkirakan total anggaran untuk penunjukan langsung bisa mencapai Rp 1 triliun.

"Ini rata-rata PL, PL, PL (penunjukan langsung). Tunjuk langsung bisa sampai Rp 1 triliun. Itu tunjuk langsung tuh bagi-bagi. Makanya, enggak heran bisa ada laporan akhir tahun (seperti tahun lalu)," terang Ahok.

Dia menyebutkan satu contoh kejanggalan yang ditemukannya. "Misalnya gini, servis mobil enggak ada duit lagi. Kenapa? Karena mungkin selama ini hanya (di atas) kertas, enggak diservis. Supirnya suruh servis sendiri. Padahal saya sudah bilang semua servis harus ke ATPM. Enggak mungkin ATPM besar, bengkel, mau nipu. Maunya bengkel sendiri, tunjuk sendiri, bikin servis," tutup Ahok. (Din/Bob)