Sudirman Said Akui Sudah Konsultasi ke Jokowi soal Laporan ke MKD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said menggelar rapat kerja dengan Komisi VII DPR hari ini.‎ Dalam sesi pandangan fraksi, masing-masing anggota Komisi VII memaparkan pertanyaan, masukan mulai dari pembangunan smelter, kontrak karya PT Freeport Indonesia, sampai masalah pengoperasian dan pengelolaan blok Masela.

‎Namun di sela-sela pandangan fraksi, anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian justru mempertanyakan laporan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan pencatutan Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Saya banyak dapat pesan Whatsapp dari wartawan, ini. Saya mau tanya soal komentar Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait laporan dokumen Freeport itu tanpa sepengetahuan Pak Presiden Jokowi. Tolong dijelaskan supaya clear," tanya Ramson di ruang Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Secara tegas, Sudirman menjawab laporannya ke MKD terkait dokumen yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, ia sadar laporan itu akan memiliki dampak luas.

"Saya tekankan dokumen apapun tentang Freeport itu disadari memberikan respon yang luas. Dan, saya tidak mungkin mengambil keputusan yang memiliki impact luas, tanpa berkonsultasi dengan Presiden. Itu berlaku terhadap semuanya, Pak," jawab dia.

Sudirman mengaku mempersilakan orang lain memberikan pernyataannya terkait laporannya ke MKD. Namun, dia mengingatkan bila dirinya sudah berkomunikasi dengan Jokowi.

"Orang lain bicara apa silakan, sesuai dengan pengetahuannya. Tetapi saya meyakini, apapun yang saya lakukan yang punya dampak luas itu selalu berkonsultasi dengan Presiden. Mungkin demikian, Pak Ramson," tegas dia.

Untuk menegaskan penyataan Rizal Rami tidak benar, Ramson pun kembali bertanya kepada Sudirman. "Jadi, pertanyaan Rizal Ramli tidak benar ya, Pak?" tanya Ramson.

Kembali dengan tegas Sudirman menjawab, jika dirinya tidak boleh berpolemik. "Menteri dilarang berpolemik," tegas Sudirman seraya tersenyum, dan disambut tawa pimpinan dan anggota Komisi VII DPR.

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika juga bersikap, agar pertanyaan yang tak sesuai materi substansi tidak ditanyakan‎ dalam forum rapat kerja itu.

"‎Kalau ada pertanyaan yang tak sesuai substansi materi, agar tidak ditanyakan, ya. Ini lama-lama kita bisa ambil alih MKD ini. Kita bisa lama-lama dipanggil MKD juga," imbau Kardaya, yang disambut tawa anggota Komisi VII.

Mendengar pernyataan Kardaya, Ramson mengatakan, alasan‎nya bertanya karena mencakup soal kisruh dugaan perpanjangan kontrak Freeport.

"Baik pimpinan, ini saya juga terkait Freeport. Baik, ini pertanyaan saya yang ini menyangkut Freeport‎," tandas Ramson.
    

‎Sudirman bercerita kronologis dugaan Ketua DPR Setya Novanto 'mencampuri' perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia di hadapan Komisi VII DPR.

Sudirman mengaku selalu mendapat kabar terbaru tetantang pertamuan-pertamuan Freeport, dengan pihak-pihak lain di luar pemeirntah untuk perkenalan.

‎"Nah dalam perjalanan, setelah mendapat pesan saya mendapat update terus setiap mereka bertemu pimpinan partai ini, poin pembicaraan selalu disampaikan," kata Sudirman.

Sudirman melanjutkan, dugaan ada 1 pertemuan antara pimpinan Freeport Indonesia dengan ketua DPR, agar pertemuan tersebut lebih elegan. Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin akhirnya melayangkan surat meminta pertemuan tersebut, yang juga dihadiri Ketua MPR dan DPD.

"Sampai di satu titik, pimpinan Freeport diminta bertemu ketua DPR. Pak Maroef agak kebingungan, nah untuk membuat pertemuan lebih elegan akhirnya mereka menulis surat, bertemu DPD, MPR, dan DPR sekaligus. Ini forum perkenalan pimpinan Freeport ke institusi politik," ungkap dia.

Menurut Sudirman, saat bertemu pimpinan MPR d‎an DPD dilakukan bersama tim, namun ketika dengan Ketua DPR Maroef diminta hadir sendirian. "Yang menarik, ketika bertemu pimpinan MPR lengkap bersama timnya. Begitu pun tim Freeport."

"Ketika DPD juga sama. Tapi ketika jelang ketemu DPR, dikondisikan hanya bertemu Pak Maroef dan beliau sendirian," lanjut dia.

Pertemuan Maroef dengan Ketua DPR, kata Sudirman, tidak dilakukan dengan formal. Diduga, Setya Novanto ingin pertemuan ini dilakukan dengan ngopi bersama dan dalam pertemuan tersebut Novanto menjanjikan memperkenalkan rekannya.

"Ketua DPR megatakan ke Pak Maroef, nanti saya kumpul-kumpul ngopi-ngopi saya kenalkan teman saya. Di sini saya kebingungan, urusan saya apa dengan ketua DPR," tutur dia.

Pertamuan tersebut, lanjut Sudirman, berlanjut ke pertemuan ke-2. Dalam pertemuan ini Setya Novanto diduga membawa rekannya yang biasa berkecimpung di sektor minyak dan gas, yang kini mulai mengurusi sektor mineral.

Pertemuan tersebut pun berlanjut pada pertemuan ketiga. Sebelum melakukan pertemuan ke tiga, Maroef meminta arahan Sudirman. Ia pun mengarahkan agar Maroef memenuhi permintaan Ketua DPR tersebut sebagai bentuk kehormatan terhadap pimpinan negara.‎

Sudirman pun mengarahkan untuk merekam semua pembicaraan dan mencatat detail pembicaraan. "Pertemuan ketiga, pengusaha yang dimaksud pun sudah mulai ikut mengatur. Keduanya aktif."

"Dan jelang pertemuan ketiga, saya ditanya ini musti gimana. Saya sebut, seperti biasa silahkan ditemui karena kehormatan bertemu pimpinan negara. Kemudian catat saja apa yg dibicarakan," papar dia.

Dalam pertemuan ketiga, kata Sudirman, pengusaha rekanan sang Ketua DPR diduga mulai 'beraksi', diduga ikut mengatur urusan Freeport Indonesia. Diduga juga disebutkan angka dan menyinggung proyek pembangkit listrik yang direncanakan Freeport Indonesia, serta disebutkan Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah bertemu saya diberi gambar (oleh Maroef), ada angka, minta angka dan proyek listrik. Saya mengetahui itu pertengahan Juli," ujarnya.

Setelah mendapat data detail tentang penyimpanan tersebut dan dugaan mencatut nama Presiden dan walik Presiden, Sudirman pun melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjuti.

"Setalah saya mengetahui, karena disebut nama Presiden dan Wakil Presiden, saya berkewajiban melaporkan. Saya simpulkan kenapa memutuskan melapor, jadi saya tahu itu semua karena mereka konsisten dengan apa yangg saya minta untuk sampaikan update," pungkas Sudirman.

Sementara Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya telah membantah tudingan ini. Sebagai pimpinan DPR dirinya sangat menjaga kode etik.