Hadapi Koruptor, BPK Harus Intensifkan Kerja Sama Lintas Negara

Jika kerja sama lintas negara terwujud, JK meyakini hal itu bisa menghindarkan Indonesia dari kebijakan pemberian keringanan pajak.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 09 Des 2015, 15:26 WIB
Diterbitkan 09 Des 2015, 15:26 WIB
Gedung BPK (Ilustrasi)
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seringkali upaya memiskinkan koruptor tidak berhasil karena uang hasil korupsi keburu diselundupkan ke luar negeri. Hal itu bisa dicegah lewat kerja sama lintas negara antar-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya bilang tadi gimana ada akses ke BPK-BPK lain. Orang korupsi di Indonesia, lalu bawa uang ke luar negeri. Ya mestinya BPK di sana bisa periksa itu, kerja sama dengan BPK kita," kata JK, di Hotel Crown, Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Dia menuturkan, Indonesia berpengalaman dengan persoalan orang-orang Indonesia yang memiliki kekayaan secara tidak wajar dan kemudian menyembunyikannya di luar negeri. Hal itu menyebabkan auditor Indonesia tidak bisa mendeteksi sehingga merugikan rakyat.


Jika kerja sama lintas negara terwujud, JK meyakini hal itu bisa menghindarkan Indonesia dari kebijakan pemberian keringanan atau kebebasan pajak (tax heaven).

"Supaya tidak ada lagi tax heaven masing-masing negara tahun 2017. Sehingga, semua negara dapat menjaga daripada kerugian yang timbul karena kejahatan-kejahatan keuangan," harap JK.

JK mengingatkan kerja sama yang intensif harus disertai peningkatan kapasitas para auditor di Indonesia. Sebab, auditor menghadapi pelaku kejahatan keuangan yang notabene lihai dan pintar.

"Anggaran kita makin besar, kemudian teknologi juga makin canggih, maka pengetahuan harus lebih baik daripada yang salah. Kalau orang korupsi lebih pintar daripada BPK, bahaya nih," tandas JK.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya