4 Ribu Aparat Amankan Demo Guru di Depan Istana

Sebanyak 4. 823 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan unjuk rasa yang digelar guru honorer.

oleh Muslim AR diperbarui 10 Feb 2016, 13:40 WIB
Diterbitkan 10 Feb 2016, 13:40 WIB
20160210-Tuntut Jadi PNS, Ribuan Guru Honorer se-Indonesia Kepung Istana-Jakarta
Massa berdiri di depan barikade kawat berduri yang dipasang di seputaran Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/2). Guru honorer dari seluruh Indonesia itu menuntut Pemerintah agar mengangkat mereka sebagai PNS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 4. 823 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan unjuk rasa yang digelar guru honorer se-Indonesia. Mereka tergabung dalam Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK2I).

Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Suyatno mengatakan, aparat gabungan itu disiagakan di beberapa titik menjaga dan melakukan pengawalan aksi unjuk rasa.

"Kami sudah mengamankan longmarch-nya, dan kita berharap aksi ini terkendali," ujar Suyatno, Rabu (10/2/2016).

Dalam pengamanan itu, aparat diminta tidak represif dan bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas. "Tadi beliau (Wakapolda Metro Jaya) juga berpesan anggota tidak diperbolehkan membawa senjata api," kata Suyatno.

Saat ini para guru honorer tengah beristirahat untuk salat dan makan siang. Meski dengan pakaian pengamanan lengkap, seperti tameng, helm dan pelindung diberbagai badan, para aparat keamanan memilih berselonjoran di trotoar samping jalan yang telah dipasangi kawat berduri.

Minta Menpan RB Mundur

Selain menagih janji jadi PNS, puluhan ribu guru honorer ini juga mendesak Presiden Jokowi mengambil alih tugas Menpan RB Yuddy Chrisnandy.

"Kita sudah tidak percaya lagi dengan Yuddy, persoalan kita bukan lagi level menteri. Kami minta Jokowi untuk turun langsung," ujar salah satu orator, Amram di mobil Komando.

Amran menganggap Yuddy tak beritikad baik untuk menyelesaikan status dan kesejahteraan para guru honorer. "Sejak saat kita melakukan aksi unjuk rasa September lalu, Yuddy sempat berjanji akan menangani berbagai persoalan, namun hingga saat ini nol besar alias tidak ada kejelasan," teriak Amran.

Saat ini, 9 orang perwakilan guru honorer K2 itu tengah bertemu dengan Jokowi. Mereka menuntut Jokowi mengeluarkan Diskresi untuk penanganan anggaran dan regulasi dalam proses pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya