Warga Kalijodo Mengadu ke DPRD DKI Tanpa Daeng Aziz

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan warga Kalijodo mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta. Sebanyak 10 perwakilan warga Kalijodo kemudian ditemui pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Warga menuntut peran aktif DPRD DKI Jakarta untuk bisa berbicara pada Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar menunda penertiban.

Dalam pertemuan itu, tidak terlihat pentolan Kalijodo Abdul Aziz atau karib disapa Daeng Aziz. Warga kali ini diwakili kuasa hukum mereka, Razman Arif Nasution.

"Daeng Aziz tidak hadir dalam pertemuan ini. Saya tegaskan dia bukan preman. Tidak ada preman di Kalijodo. Dia sempat membuat spanduk, lalu diturunkan warga. Sekarang dia menyerahkan keputusan pada rakyat," ujar Razman di ruang rapat lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Dalam pertemuan itu, Razman ingin ada dialog oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Biar bagaimanapun, penertiban harus manusiawi.

"Ini harus manusiawi. Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) juga mengatakan penertiban harus manusiawi," pungkas dia.

Sosok Daeng Aziz tiba-tiba muncul ke permukaan saat isu penertiban Kalijodo mencuat kembali. Dia mendatangi Komnas HAM dan DPRD DKI Jakarta untuk mengadukan penertiban tersebut.

Di Komnas HAM Daeng Aziz diterima pimpinan lembaga itu. Sedangkan di DPRD DKI Jakata, tidak ada satu pun anggota dewan yang dapat ditemuinya.

Daeng Aziz setuju jika prostitusi di Kalijodo ditutup. Namun persoalan gusur-menggusur, dia siap pasang badan melawan pemerintah.

"150 Persen saya setuju prostitusi ini dihapus. Tapi persoalannya yang saya tanyakan, pemerintah ini harus menyediakan tempat untuk usaha dahulu. Atau apa usaha mereka?" ujar Daeng Azis di Kalijodo, Selasa 16 Februari 2016.

Masyarakat Kalijodo, kata Aziz, tak pernah mau dipindahkan ke rumah susun yang belum jelas kepastiannya. Baik itu kepastian mata pencaharian yang baru, atau hal lainnya.