Koordinasi Lemah, JK Tegaskan Pentingnya Peran Menko

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK memiliki kelemahan dalam koordinasi antarkementerian dan lembaga. Karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta 4 menteri koordinator untuk lebih memperkuat perannya membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam koordinasi dengan kementerian lainnya.

"Justru kan di mana-mana, kalau kita ada menko, kan menteri koordinator yang mengkoordinasikan, ya memang tidak mungkin kalau 35 kementerian kan (diurus semua oleh Presiden)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

"Jadi memang harus ada sektor-sektornya, koordinatornya sesuai dengan hubungan kerjanya kan," imbuh dia.

Saat ini terdapat 4 menko di Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Senin 22 Februari lalu, Rizal Ramli menyatakan pembangunan Blok Masela secara onshore. Namun, pernyataan itu ditentang oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi dan Sekretaris Negara Pratikno, karena belum diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Menanggapi hal ‎tersebut, JK pun hanya tersenyum dan tak memberikan komentar apa-apa.

Tidak hanya itu, JK juga meminta agar koordinasi tidak sebatas kementerian atau lembaga di pusat, melainkan juga koordinasi yang baik dengan daerah.

"‎Di daerah juga, ada koordinasi. Jadi harus ketemu. harus ada tujuannya, harus ada caranya, harus ada sistem yang sama," terang JK.

Harus Satu Komando

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkapkan kelemahan dalam pemerintahan Jokowi-JK, yang salah satunya mengenai koordinasi.

"Saya ingin garis bawahi, sepanjang 1,5 tahun menjabat di pemerintahan ini, kelemahan kita yang fatal itu koordinasi. Mudah mengatakan tapi sulit untuk melaksanakannya," ujar Luhut dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Dalam pidatonya, mantan Kepala Staf Presiden itu tidak hanya sekali menyebutkan pemerintahan ini kurang koordinasi. Ia pun meminta agar koordinasi kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum berada dalam satu komando.‎