Gemuknya Pengurus DPP Golkar di Bawah Setya Novanto

Pengurus baru Golkar berjumlah lebih dari 200 orang, atau melebihi mandat hasil musyawarah nasional luar biasa.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 30 Mei 2016, 11:37 WIB
Diterbitkan 30 Mei 2016, 11:37 WIB
20160502-Balon Ketua Umum Golkar Berkumpul di DPP-Jakarta
Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto saat menghadiri kegiatan sosialisasi Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/5/2016). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui pembahasan panjang, penyusunan daftar pengurus Partai Golkar periode 2016-2019 usai sudah. partai beringin di bawah kepemimpinan Setya Novanto (Setnov) akan mengumumkan nama-nama pengurus partai di tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat).

Juru bicara Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pengurus baru Golkar berjumlah lebih dari 200 orang, atau melebihi mandat hasil musyawarah nasional luar biasa yang berlangsung pertengahan Mei lalu di Bali.

"Jumlahnya melebihi mandat hasil munaslub. Tadinya mau 117 pengurus, tapi tidak mungkin karena kepengurusan ini kan rekonsiliatif jadi harus mengakomodasi semua pihak, termasuk seluruh kandidat ketua umum dalam munaslub. Karena itu, kepengurusan agak gemuk menjadi 200 lebih," ujar Nurul di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

Nurul menyampaikan, seluruh nama pengurus yang diumumkan hari ini sudah tidak akan berubah meskipun pelantikannya baru dilakukan setelah Lebaran.

Menurut dia, nama-nama yang bakal diumumkan seluruhnya sudah mengakomodasi semua faksi yang sempat terpecah di internal Golkar. Beberapa di antaranya dimasukkan dalam jajaran dewan pembina, dewan pakar, dan dewan penasihat.

"Dari total pengurus itu, 32,7 persen adalah perempuan, lalu kader muda diakomodasi juga di pengurus harian dan dewan pleno, serta semua gerbong caketum sudah masuk. Sudah fix, justru diumumkan agar tidak goyang lagi," ucap Nurul.

Masih kata Nurul, seluruh nama yang menjadi pengurus tidak akan berdampak secara hukum. Tim formatur sudah disusun berdasarkan perundang-undangan dan AD/ART partai.

"Intinya jika seseorang sudah selesai di pengadilan, maka dia sudah clear dan bisa menjadi pengurus. Ini kesempatan kedua bagi mereka," Nurul menandaskan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya