DPR Minta Pemerintah Tak Potong Anggaran Pertahanan dan Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengatakan, pemerintah tidak boleh memangkas anggaran pada bidang pertahanan dan keamanan. Pemotongan ini dinilai dapat mengurangi 'kegarangan' Indonesia.

"Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor hankam dan BNN. Untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem senjata (alutsista)," kata Bobby di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Politikus Partai Golkar itu menilai pengurangan anggaran untuk hankam dan BNN dapat menimbulkan bahaya. Sebab, ini sama saja dengan melemahkan 'hard power' negara dalam melakukan tugas mengamankan keutuhan NKRI.

Menurut dia, dalam kurun waktu 1998-2008, tidak ada modernisasi alutsista di Tanah Air. Banyak senjata yang sudah tidak berfungsi maksimal.

Sama halnya dengan anggaran untuk BNN. Anggaran untuk institusi itu tidak bisa dikurangi. Sebab, narkoba menjadi ancaman dan kejahatan serius bagi penerus bangsa.

"Narkoba juga sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil tidak boleh dikurangi," ujar Bobby.

Jika ingin memotong anggaran, lanjut dia, lebih baik dilakukan pada 2017 agar tidak mengganggu program yang sudah dibuat pada 2016.

"Kalau mau dipotong, tahun depan saja, jangan mengurangi apa yg sudah diprogramkan pada 2016 ini," kata Bobby.

Dia juga mengomentari soal pilihan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dia menganggap pilihan Jokowi tepat. Selain mendapat respon positif dari pasar industri keuangan, karakter Sri Mulyani yang cepat dalam mengambil keputusan diperlukan bangsa ini.