Sorotan Lemkapi Terkait Kinerja Polri di 2016

Liputan6.com, Jakarta - Polri baru saja merilis sejumlah pencapaianya selama 2016. Namun, kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian selama setahun masih perlu pembenahan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan menyatakan, pihaknya masih mendapat keluhan dan kritik dari masyarakat terkait kinerja Polri.

Edi menuturkan, pembenahan pertama yang perlu dilakukan yakni menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dan juga penuntasan kasus dari laporan masyarakat. Dia menilai terdapat sejumlah kasus pidana yang belum selesai penanganannya.

Tak hanya itu, Edi juga menyoroti minimnya penyidik reserse di tingkat Polsek dan Polres yang bergelar sarjana. Seharusnya, kata dia, seluruh penyidik reserse minimal pendidikan minimal sarjana.

"Di tingkat Polsek dan Polres yang memiliki tingkat pendidikan sarjana masih sangat relatif kecil. Dan ini menjadi tugas pimpinan Polri bagaimana untuk mengisi tingkat pendidikan reserse lebih baik ke depan," kata Edi, Jakarta Selatan, Kamis (29/12/2016).

Masalah kedisiplinan anggota, juga disoroti Lemkapi. Menurut dia, Polri perlu meningkatan pengawasan secara internal, terutama terkait proses penyidikan kasus diseluruh Polsek, Polres, Polda dan juga Mabes Polri.

Terkait anggaran, Edi juga melihat masih belum sepenuhnya transparan. Dia mengatakan, saat ini anggaran proses penyidikan baru sekitar 35 persen saja. Seharusnya, kata dia, anggaran proses penyidikan harus terpenuhi 100 persen.

"Karena kalau dibiarkan ini akan terjadi permasalahan dan termasuk penyimpangan di bawah. Karena akan muncul, misal ada laporan nanti pelapor bisa berkolusi dengan oknum di lapangan, misalnya terlapor. Ini perlu dibenahi supaya anggaran kepolisian ditata," terang Edi.

Kemudian, Edi juga menyoroti masalah penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Menurut dia, masih banyak warga yang resah akibat ulah segelintir oknum polisi di lapangan.

Belum lagi tentang prosedur razia di jalan raya. Ia menilai ada sejumlah operasi atau razia tidak menggunakan papan informasi sehingga warga merasa kaget dengan adanya operasi lalu lintas tersebut.

"Kemudian ada lagi, yang harus dilakukan Polri adalah jika melakukan penegakan hukum harus jalan yang lurus. Tidak boleh ada jebakan batman. Ini yang terjadi selama ini. Saya kira ini harus dilaksanakan sesuai aturan. Ini harus dibenahi," tambah Edi.

Masalah lain, kata Edi, adalah tentang penerimaan calon anggota Polri di daerah. Dia menilai perlu adanya kebijakan untuk mengakomodir dan menerima warga lokal.

"Kami perlu menyarankan kepada pimpinan Polri perlu adanya menerima warga lokal, masyarakat yang ada di desa itu. Supaya diterima. Ini sangat penting dalam memperkuat kinerja Polri dalam masyarakat," ucap Edi.