Menkumham: Aturan Kenaikan Dana Parpol Belum Diterima Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui perubahan dana bantuan partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah. Hanya saja, perlu ada proses lanjutan sampai akhirnya ditandatangani pula oleh Presiden Joko Widodo.

Persetujuan ini berdasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017.

Aturan dana bantuan partai politik tertuang pada Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Aturan ini perlu direvisi agar dana parpol Rp 1.000 per suara sah bisa dilaksanakan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, revisi PP untuk dana parpol yang baru memang belum diserahkan kepada Jokowi. Mengingat, butuh waktu untuk merevisi terhitung sejak disetujuinya kenaikan itu.

"Saya belum, kan baru disepakati," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Yasonna menambahkan, proses penambahan dana parpol saat ini masih berada di Kementerian Keuangan. Tapi, dia belum tahu aturan peningkatan dana parpol ini sudah berada di tangan Jokowi atau belum.

"Saya belum tahu, saya cek dulu sama Menkeu, ya," ucap Yasonna.

Saksikan video menarik di bawah ini: