DPR: Rapat Gabungan dengan TNI-Polri Harus Segera Digelar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan setuju dengan rencana untuk menggelar rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III yang akan menghadirkan pimpinan TNI dan Polri guna membahas polemik pengadaan senjata. Menurutnya, ide ini berasal dari para anggota dewan.

"Memang ada rencana untuk membuat rapat gabungan antara Komisi III dan Komisi I karena polemik yang ada ini kan antara Panglima TNI, BIN dan Menkopolhukam. Rapat dalam rangka koordinasi ini adalah ide teman-teman yang ada di DPR," ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurutnya, rapat gabungan tersebut untuk mengklarifikasi isu pengadaan dan pembelian senjata yang belakangan menjadi pembicaraan masyarakat. Taufik berharap agar rapat gabungan ini dapat segera dilakukan.

"Seharusnya dalam waktu dekat, agar masyarakat bisa menerima penjelasan dari pemerintah secara utuh dan secara jelas," kata Taufik.

Politisi PAN ini menyebut, masyarakat saat ini masih bingung dikarenakan adanya perbedaan jawaban dari TNI, Polri, dan Menkopolhukam.

"Masyarakat masih mempunyai kebingungan kenapa kok berbeda komentarnya antara Panglima dan Menkopolhukam, ini kan harus sama," ucapnya.

"Kami mendorong agar pemerintah memberikan jawaban yang tentunya jawaban resmi yang bisa memberikan jawaban dan ketenangan kepada masyarakat. Tentunya jawaban itu tidak boleh berbeda," tutup Taufik.

Sebelumnya, pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 senjata langsung dibantah oleh Menkopolhukam Wiranto. Menurut Wiranto, pembelian senjata itu dilakukan oleh BIN untuk keperluan sekolah intelijen.

Hingga akhirnya, DPR menginginkan diadakannya rapat gabungan Komisi I dan Komisi III yang menghadirkan TNI, Polri, BIN, dan Menkopolhukam.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menuturkan, ada rencana mengadakan rapat gabungan bersama Komisi I DPR untuk membahas soal isu pengadaan senjata yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, rapat gabungan tersebut akan mengundang Polri dan TNI.

"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I, kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan senjata bisa berakhir tidak menjadi perdebatan di publik," ujar Sudding di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Dalam rapat gabungan tersebut, menurut dia, dapat digali beragam informasi. Mulai dari proses pengadaan senjata yang sebenarnya, hingga apa saja jenis senjata yang boleh dibeli.

"Mulai dari proses pengadaan, kemudian bagaimana dengan jenis senjatanya, apakah itu dalam konteks untuk masalah penjagaan seperti apa, apakah senjata itu masuk kategori senjata tempur dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian dan TNI," papar Sudding.

Saksikan video pilihan di bawah ini: