Mereka yang Berpeluang Gantikan Setya Novanto di Pucuk Golkar

Partai Golkar sudah membicarakan penggantian Setya Novanto sebagai ketua umum.

oleh Nila Chrisna Yulika diperbarui 21 Nov 2017, 09:57 WIB
Diterbitkan 21 Nov 2017, 09:57 WIB
Setya Novanto Resmikan Pembangunan Atap Bangunan Gedung Golkar
Ketua Umum Golkar, Setya Novanto didampingi Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kanan) dan Anggota Dewan Kehormatan Golkar MS Hidayat saat peresmian pembangunan Gedung Panca Bakti DPP Golkar di Slipi, Jakarta, Minggu (12/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Partai Golkar sudah membicarakan penggantian Setya Novanto sebagai ketua umum.

Bahkan, mantan Ketua Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, hari ini Selasa (21/11/2017), partai berlambang beringin itu akan menggelar rapat pleno.

Rapat ini akan membahas posisi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Pergantian posisi Ketua Umum ini dilakukan setelah Setya Novanto dijebloskan ke rutan KPK dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Pertama di pleno itu menonaktifkan Ketum, kemudian setelah itu tahapan berikut membicarakan tentang siapa akan menjabat sebagai Plt (pelaksana tugas) untuk mengantar kepada munas (musyawarah nasional)," ujar Yorrys ketika dihubungi di Jakarta, Senin 20 November 2017.

Ada beberapa nama yang kerap disebut untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Mereka adalah:

1. Nurdin Halid

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengaku siap jika harus menjadi pelaksana tugas atau Plt menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Meski begitu, dia menegaskan semua keputusan akan dibicarakan dalam rapat pleno Partai Golkar yang rencananya dilakukan pada Selasa 21 November 2017.

"Jadi begini, sekarang ini semua akan dibicarakan dalam rapat pleno. Jadi saya sebagai ketua harian sekarang memimpin organisasi ‎mengantar rapat pleno," paparnya.

Tetapi, Nurdin mengatakan, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, dirinyalah otomatis yang menggantikan apabila ketua umum sedang berhalangan.

"Iya memang kalau AD/ART, ketua harian otomatis, kalau ketua umum berhalangan," tutup Nurdin.

 

 

2. Idrus Marham

Dewan Pakar Partai Golkar sepakat, nama Idrus Marham direkomendasikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menjelaskan, Idrus dipilih berdasarkan usulan langsung dari Ketua Umum Setya Novanto atau Setnov, yang saat ini ditahan KPK.

"Kami mendukung usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk saudara Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum," kata Agung saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 20 November 2017.

Agung menceritakan, Idrus mendatangi rumahnya pagi hari guna menyampaikan rekomendasi tersebut.

Kendati tanpa surat keputusan partai, Agung percaya apa yang dituturkan Sekjen Golkar tersebut.

"Surat resmi (SK) tidak ada, tapi saya percaya. Saudara Idrus sudah bertemu langsung dengan Pak Novanto. Dia bilang Novanto mengusulkan Idrus sebagai Plt Ketum Golkar," terang dia.

3. Airlangga Hartato

Kemarin, Presiden Jokowi telah memanggil Airlangga Hartato ke Istana Kepresidenan. Airlangga datang bersama Luhut Binsar Panjaitan. Nama Menteri Perindustrian itu muncul dan disebut sebagai calon kuat menggantikan posisi Setya Novanto.

"Airlangga orang baik. Mana saja bisa," kata Luhut usai bertemu Jokowi.

Kendati begitu, Luhut enggan ikut campur terlalu jauh soal pergantiaan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, Golkar adalah partai yang sudah matang dan dapat menyelesaikan masalah secara mandiri.

"Biarlah Golkar memproses sendiri. Jangan kita terlalu banyak nyampurin. Jadi bikin suasana enggak enak. Mereka sudah cukup matang memproses sendiri, mana yang terbaik buat Golkar," ujar Politikus senior Golkar itu.

Sementara itu, Airlangga Hartato juga menanggapi soal dirinya yang digadang-gadang menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Setya Novanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Airlangga mengatakan, dirinya hanya bergantung kepada dua hal.

"Pertama, saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah," kata Airlangga usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

Tak hanya itu, Airlangga yang juga Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar itu tergantung kepada Presiden Jokowi. Sebab, dirinya kini masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja.

"Kedua, kepada Bapak (Presiden Jokowi). Saya kan pembantu Presiden dan kader partai,” jelas Airlangga.

Saksikan video di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya