5 Pengakuan Mengagetkan La Nyalla soal Uang Politik Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Langkah La Nyalla Mattalitti untuk menjadi calon Gubernur Jawa Timur kandas sebelum berlaga. Padahal, mantan Ketua Umum PSSI ini jauh-jauh hari sudah menyatakan siap bertarung di laga pemilihan lima tahunan tersebut. Terlebih, dia telah mengantongi restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kegagalan ini membekas dalam diri La Nyalla. Ia pun menumpahkan semua kekecewaannya dalam konferensi pers, Kamis, 11 Januari 2018. Dalam kesempatan itu, dia membeberkan segala upaya yang sudah dilakukan, juga uang yang telah dikeluarkan demi bisa ikut Pilkada Jatim.

Dia mengungkapkan, dia telah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tetapi diminta mengeluarkan sejumlah uang. Nilainya pun fantastis, hingga puluhan miliar.

Tak hanya itu, pengakuan lain yang mengagetkan juga diungkapkan La Nyalla. Apa saja?

Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti gagal menjadi calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jatim 2018. La Nyalla pun buka-bukaan terkait langkah Partai Gerindra mengusungnya di Pilkada Jatim 2018 yang dinilai setengah hati.

Dia mengaku mendapat kabar dari Ketua DPD Gerindra Jatim Supriyanto bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyebut La Nyalla tidak didukung ulama. Sementara di sisi lain, dia tetap ditanya tentang kesiapan menyediakan uang untuk saksi.

"Uang saksi dari 68 ribu TPS dikali Rp 200 ribu per orang dan dikali 2 berarti Rp 400 ribu, itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember (2017). Enggak sanggup saya. Ini namanya saya beli rekom. Saya enggak mau," ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

"Akhirnya saya ingat Prabowo menyampaikan, kalau enggak punya uang jangan maju, ya uwis," ujar La Nyalla.

Atas hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla terkait adanya permintaan uang tersebut. Fadli mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

Dia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018. Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk dirinya sendiri.

Dia menjelaskan, logistik sangat dibutuhkan saat pertarungan, apalagi kebutuhan pillkada sangat besar. Seperti halnya untuk pemenangan baik digunakan untuk pertemuan, perjalanan, konsumsi, untuk saksi dengan jumlah tempat pemungutan suara yang sangat besar, hingga untuk gerakan relawan.

Tak hanya itu, La Nyalla juga mengaku dimaki-maki Prabowo. Hal tersebut dialaminya setelah mendapat telepon dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.

"Saya kan ditelepon sama Fadli Zon. Ini saya, Mas. Ini untuk apa saya dipanggil sama 08 (Prabowo) dimaki-maki, dimarah-marahin dan disuruh serahkan uang saksi? Loh saya datang ke sana itu buat dampingi ngasih rekom (Sudrajat), kok saya dimaki-maki, loh saya ini siapa?" ujar La Nyalla.

La Nyalla jelas tak menerima perlakuan ini. "Prabowo ini siapa? Saya bukan pegawai dia, kok dia maki-maki saya?" ujar dia kesal.

Untuk bisa ikut Pilkada Jatim, politikus Gerindra ini mengungkapkan telah mengeluarkan uang Rp 5,9 miliar.

"Saya juga sudah buka cek Rp 70 miliar, sudah dibawa oleh saudara Daniel (Pengusaha Tubagus Daniel Hidayat) ke Hambalang (kediaman Prabowo). Hambalang juga saya enggak tahu," ungkap La Nyalla.

Meski demikian, kata La Nyalla, dia masih belum mendapat rekomendasi dari sang Ketua Umum untuk bisa maju di Pilkada Jatim.

"Begitu sudah lama kok kita enggak direkom-rekom. Nah, saudara Daniel menelepon dan sempat bertemu. Nah, dia bilang siapkan Rp 150-170 miliar, nanti akan dibawa ke Prabowo langsung," papar dia.

La Nyalla sendiri mengaku tidak bersedia membayar seluruh uang "mahar" yang diminta itu.

"Saya sudah sampaikan, semua ini cair kalau sudah resmi jadi calon gubernur. Belum apa-apa saya sudah diperas," kata dia.

"Tanya sama Fadli Zon. Saya disuruh siapkan uang Rp 40 miliar, saya enggak mau."

Orang dekat La Nyalla Mattalitti, yaitu Tubagus Daniel Hidayat, membeberkan permasalahan mantan Ketum PSSI dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Dia mengatakan, pihaknya sudah menggelontorkan banyak uang untuk Partai Gerindra di Pilkada Jawa Timur untuk pencalonan La Nyalla.

"Perjalanan demi perjalanan, timbul minta (mobil) Rubicon satu. Saya iyakan, saya belum main rekam-rekaman. Saya masih percaya, selanjutnya minta uang," kata Daniel saat mendampingi La Nyalla, pada konferensi pers di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2018.

"Total-total Rp 6 miliar dan uang itu sudah masuk Hambalang. Saya punya bukti WA, bukti SMS, bukti yang menerima. Yang diterima 4 miliar katanya untuk pembikinan dojo. Belum lagi oknum ini minta setiap satu kali survei 300 juta, survei terus," ujar Daniel.

Selain itu ada juga permintaan AC di Hambalang Rp 100 juta. Uang pun terus mengalir. Namun dalam perjalanannya, La Nyalla terus dihambat.

Orang dekat La Nyalla Mattalitti, yaitu Tubagus Daniel Hidayat juga mengaku dimintai sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Uang tersebut berjumlah miliaran rupiah.

"Saya pancing-pancing deh, habis itu minta 3 M, 4 M. Ada telepon, kalau telepon itu kan pakai WA. Nah, WA enggak bisa direkam. Bahasanya gampang Bos, kalau mau rekom dari Partai Gerindra bawa saja Rp 150-170 miliar bawa cash, saya bawa ke Prabowo, beres-beres. Itu direkam teman saya," kata Daniel.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan La Nyalla terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 40 milliar oleh Prabowo Subianto. Fadli mengaku tidak pernah mendengar ataupun menemukan bukti akan pernyataan itu.

Dia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla sebagai kebutuhan logistiknya selama Pilkada Jatim 2018.

"Kalau misalnya itu terkait dipertanyakan kesiapan untuk menyediakan dana untuk pemilik yang digunakan untuk dirinya sendiri itu sangat mungkin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Dia menjelaskan logistik sangat dibutuhkan saat pertarungan, apalagi kebutuhan Pillkada sangat besar. Seperti halnya untuk pemenangan baik digunakan untuk pertemuan, perjalanan, konsumsi, untuk saksi dengan jumlah tempat pemungutan suara yang sangat besar, hingga untuk gerakan relawan.

"Jadi saya kira wajar, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," ujar dia.

Karena hal itu, Fadli menyebut terdapat kesalahpahaman di antara keduanya, dan semoga permasalahan itu dapat dikomunikasikan kembali.

"Saya kira itu miskomunikasi, saya kira bisa diperdebatkan apa yang dimaksud. Mungkin itu komunikasi saja," jelas Fadli.

Saksikan video pilihan berikut ini: