Gerindra-PKS Tak Takut Dicap Pakai Politik Identitas di Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyarankan Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB berkoalisi pada laga Pilpres 2019 nanti. Jika koalisi itu benar-benar terbentuk, Habib Rizieq akan mengajak alumni 212 dan umat Islam mendukung poros tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosaide menyambut baik apa yang diusulkan Habib Rizieq. Dia juga tak khawatir bila nantinya Gerindra dituding memakai politik identitas. Andre menegaskan, partainya merupakan partai nasionalis yang berlandaskan Pancasila.

"Partai Gerindra partai nasionalis, partai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mendukung Kebinekaan. Semua rakyat tahu. Sayap partai kami ada sayap Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Selama ini kami selalu menjual program dan gagasan. Jadi kami enggak khawatir di cap seperti itu," kata Andre kepada Merdeka.com, Jumat 23 Maret 2018.

Dia menyatakan, Gerindra pun tetap terbuka atas kritik dari seluruh elemen masyarakat maupun pemuka agama.

"Kami ini partai nasionalis yang terbuka atas masukan seluruh kelompok masyarakat dan juga ulama," lanjut Wasekjen Gerindra ini.

Senada dengan Andre, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menilai baik usulan Habib Rizieq. Sebagai partai berbasis Islam, PKS siap maju bersama umat Islam.

"Imbauan Habib Rizieq perkara yang baik, agar umat bersatu. PKS sebagai partai Islam sangat menghormati ulama. Jangankan mengkriminalisasi ulama, tidak mengikuti pendapat ulama saja bisa jauh dari keberkahan. PKS siap bersama umat dan ulama," kata Mardani kepada Merdeka.com, Kamis 22 Mmaret 2018.

PKS tak khawatir bila di Pilpres 2019 nanti ada yang menuding pihaknya menggunakan politik identitas. PKS tetap tegak bersama koalisi mengutamakan akurasi program dan strategi untuk memenangkan ajang pemilihan terbesar.

"Tidak ada narasi SARA. Yang ada ketepatan strategi dan perumusan isu," ujar Mardani.

Mardani juga berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu yang dinilai sarat dengan isu SARA.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra