KPK Tetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati Tersangka Korupsi

Penetapan dua korporasi tersebut oleh KPK merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka dalam kasus yang sama.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 13 Apr 2018, 18:05 WIB
Diterbitkan 13 Apr 2018, 18:05 WIB
Komnas HAM Temui Pimpinan KPK Bahas Kasus Novel Baswedan
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/3). Komnas HAM berkoordinasi dengan KPK membahas penyelesaian kasus teror air keras yang menimpa Novel Baswedan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua korporasi, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun 2004-2011.

Penetapan dua korporasi tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka dalam kasus yang sama. Diduga dua korporasi tersebut melakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka, PT NK (PT Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Ia mengatakan, dua korporasi tersebut melalui mantan Ketua PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh Heru Sulaksono diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menurut dia, nilai proyek dalam kasus ini sekitar Rp 793 miliar dengan total kerugian negara Rp 313 miliar.

"Dugaan penyimpangan secara umum berupa, penunjukkan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur," tutur Syarif.

 


Laba Kedua Perusahaan

KPK Tetapkan Cagub Maluku Utara Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat memberi keterangan terkait penetapan cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka di Jakarta, Jumat (16/3). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

PT Nindya Karya diduga menerima laba sebesar Rp 44,68 miliar sementara PT Tuah Sejati menerima laba sebesar Rp 49,9 miliar. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah memblokir rekening PT Nindya Karya.

Atas perbuatannya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya