Manuver Jokowi Dekati PKS

Liputan6.com, Jakarta - Pengakuan mengejutkan datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam wawancara di sebuah televisi nasional, ia mengaku telah bertemu dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Semua opsi masih terbuka. Dengan ngomong apa adanya, dengan PKS pun secara tertutup kita juga bertemu enggak sekali dua kali," ujar Jokowi seperti dikutip dari wawancara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu 25 April 2018.

Pertemuan dengan PKS itu diakui membahas tentang politik, terutama terkait dukungan untuk Jokowi dalam Pilpres 2019. Jokowi menyebut opsi itu masih terbuka lebar.

"Kenapa tidak. Sekali lagi untuk negara, kenapa tidak," tegas Jokowi.

Kesaksian Jokowi tentu menyedot perhatian publik. Terlebih partai yang dikomandoi Shohibul Iman selama ini memposisikan diri sebagai partai oposisi. Ragam kritik juga acap terlontar dari para elite PKS.

Namun apakah pertemuan ini akan menjadi sinyal PKS bakal merapat ke koalisi Jokowi? Sehingga kekritisan terhadap pemerintahan Jokowi mengendur.

"Ya ada ajakan itu (gabung ke pemerintahan). Tapi kita menyatakan sejauh ini karena dalam posisi oposisi. Di dalam kabinet juga kita tetap tidak mau masuk," ujar Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusufl di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menjelaskan kepada Jokowi bahwa PKS telah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Gerindra.

Selain itu, mereka juga menyampaikan partai pimpinan Sohibul Iman ini juga akan memajukan calon presiden alternatif bersama Partai Gerindra.

"Kita tegasnya merancang presiden alternatif. Untuk sehatnya demokrasi. Karena Gerindra tanpa PKS enggak bisa, sebaliknya juga. Dan itu yang akan dibangun PKS. Saya kira presiden Jokowi tahu," ungkap Muzzammil.

Kedati demikian, anggota Komisi III ini menegaskan, partainya akan tetap membuka komunikasi dengan partai lain. Namun dengan tetap menjaga komitmen dengan Partai Gerindra.

"PKS lakukan dialog dengan siapa saja untuk lihat kemungkinan terbaik bagi demokrasi. Tapi probabilitas sekarang ada dengan Gerindra," ucap Muzammil.

Pertemuan Jokowi dengan elite PKS diapresiasi Sekjen Partai Nasdem, Jhonny G Plate. Dia beranggapan, kubu oposisi memang harus digandeng. Tujuannya agar kebijakan pemerintah ke depan bisa berjalan dengan baik.

"Tapi untuk capres kita berusaha dimulai dari pembuatan UU Pemilu agar Pilpres melalui kontestasi," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 26 April 2018.

Komunikasi politik Jokowi ke PKS, kata Jhonny, merupakan bentuk kegotongroyongan dalam politik. Dia beranggapan komunikasi politik itu harus bermuara pada dua hal.

Pertama, pemerintahan berjalan baik hingga akhir periode. Kedua, agar kondusivitas kontestasi Pemilu Serentak 2019 tetap terjaga meskipun berbeda arah dan sikap politik antarpartai.

"Inisiatif dan usaha presiden untuk bangun politik bermartabat itu harus kita dukung," tutur Jhonny.

Dukungan serupa disampaikan Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Langkah Jokowi bersilaturahmi dengan elite PKS sebagai upaya menjaga persatuan.

"Keinginan baik Pak Jokowi bertemu berbagai kalangan itu harus dipandang sebagai upaya Pak Jokowi menjaga persatuan nasional, bukan justru sebaliknya. Apalagi dianggap sebagai kepentingan elektoral," jelas Basarah.

Di samping itu, lanjut dia, pertemuan dengan PKS menjadi bukti bahwa Jokowi tidak memiliki masalah dengan partai-partai oposisi.

"Tidak ada masalah Pak Jokowi dengan semua partai politik termasuk partai politik yang posisi politiknya tidak bersama-sama dengan partai koalisi pemerintah," klaimnya.

PDIP sendiri tak menutup diri bagi PKS untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi sepanjang memiliki cita-cita membangun politik kebangsaan sesuai jalan konstitusi.

"Sepanjang PKS memiliki cita-cita politik yang sama untuk mewujudkan politik kebangsaan berdasarkan Pancasila, tentu perjuangannya lewat jalan Islam seperti yang menjadi garis ideologi PDI Perjuangan. Saya kira tidak ada masalah," ucap Basarah.

Dia menepis, pertemuan itu untuk memecah belah kemesraan PKS dengan Gerindra. Anggapan itu, lanjut Basarah, disematkan kepada mereka yang menuding.

"Orang-orang kelompok dan golongan yang menganggap pertemuan itu sebagai upaya memecah belah, justru mereka yang berpikir ingin memecah belah bangsa," tegas Basarah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yakin PKS tetap setia berkoalisi dengan partainya. Meski PKS kerap kali menjalin komunikasi dengan Jokowi.

"Kami yakin rekan-rekan PKS bersama-sama berjuang untuk merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional melalui pemilu dan menggunakan kekuasaan itu untuk memperbaiki keadaan yang semakin kacau," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 26 April 2018.

Fadli menuturkan, pertemuan antara PKS dengan Jokowi adalah sesuatu yang lumrah. Dia juga mengakui bahwa sampai detik ini peta koalisi Pilpres 2019 masih sangat dinamis.

"Wajar-wajar saja. Kita membuka komunikasi dialog dengan partai-partai yang sudah menyatakan dukungan untuk Jokowi. Dan itu belum final. Siapa tahu bisa bergabung dengan kita bersama," ungkap Fadli.

Dia menilai pertemuan itu hanya menggambarkan kepanikan Jokowi menghadapi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang. Sebab, yang bisa melakukan political challenge sekarang ini sebagai capres itu, yang tertinggi adalah Prabowo Subianto.

"Jadi sangat wajar ada kekhawatiran seperti itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 26 April 2018.

Dia menjelaskan, saat ini peluang Prabowo menang di Pilpres juga sangat tinggi. Karena itu, lanjutnya, Jokowi khawatir menghadapi pilpres tahun depan.

"Karena peluang Pak Prabowo tertinggi, kemudian tentu saja ada efek. Tapi yang terpenting Pak Prabowo punya peluang tertinggi sekarang ini," ujar dia yakin.

Saksikan video menarik berikut ini: